230911 Wiedergutmachung für Israel

Tentu, uang itu tidak dapat menggantikan kerugian yang dialami oleh warga Yahudi, namun uang kompensasi tersebut dibayar untuk membantu pengungsi perang dari Eropa membangun eksistensi baru. Enam puluh tahun lalu, 27 September 1951, mantan kanselir Jerman Konrad Adenauer memprakarsai perundingan dengan Israel terkait ganti rugi Jerman kepada Israel.

Adenauer Membuka Jalan Perundingan

Di depan parlemen Jerman Bundestag Kanselir Konrad Adenauer membuka jalan perundingan ganti rugi Jerman-Israel, "atas nama rakyat Jerman dilakukan kejahatan yang tak terkatan, sehingga Jerman wajib membayar ganti rugi material dan immaterial. Pemerintah Jerman bersama perwakilan Yahudi dan pemerintah Israel bersedia mencari solusi menggantikan rugi secara material, agar meringankan upaya mengatasi penderitaan besar ini.“

Perundingan kemudian dilakukan enam bulan setelahnya di Belanda, sebuah kawasan netral. Suasana perundingan saat itu seperti di sebuah perdagangan sapi, kenang Nahum Goldmann. Ia yang memimpin Claims Conference, sebuah perhimpunan yang terdiri dari 22 organisasi Yahudi yang mewakili korban Nazi yang hidup di luar Israel. Setelah melakukan perundingan alot, Israel akhirnya menerima tiga milyar D-Mark, sekitar satu setengah milyar Euro dalam bentuk barang dan Claims Conference menerima sekitar 225 juta Euro sebagai ganti rugi. Sejarawan Hans Günter asal München menceritakan, "masalah yang paling besar waktu itu adalah bagaimana mengukur kerugian. Selama berlangsungnya perundingan, di depan parlemen Israel nampak spanduk-spanduk bertulisan, 'Berapa harga kakek-nenek kita?' Dengan tulsian itu hendak diungkapkan, tidak ada skala yang dapat mengukur kerugian warga Israel! Akhirnya yang dipilih adalah biaya integrasi para pengungsi di Israel. Yang dibutuhkan Israel bukan uang Jerman, akan tetapi fasilitas industri produksi Jerman, lokomotif dan perahu. Juga produk minyak dan kimia serta farmasi“

Yang paradoks, penasehat Adenauer, Hans Globke yang memainkan peranan penting dalam perjanjian ganti rugi itu, ketika perang ikut merancang undang-undang ras anti-semitis Nürnberg. Namun hal ini tidak digubris oleh Israel. Tom Segev, wartawan dan sejarawan Israel menjelaskan,"ini bukan masalah loyal atau tidak. Tetapi pertimbangan politik luar negeri yang riil. Saat itu, Jerman sudah nampak akan menjadi kekuatan penting bagi Israel, seperti sekarang. Israel berusaha keras untuk tidak menyinggung perasaan pemerintah Adenauer. Ben Gurion misalnya menginstruksikan untuk tidak menyebut pelaku kejahatan perang ORANG JERMAN, akan tetapi, NAZI.“

Jerman dan Israel ingin mewujudkan kepentingan politik luar negeri

Kedua prakarsa perjanjian ganti rugi Jerman-Israel, perdana menteri Israeel saat itu, David Ben Gurion dan Konrad Adenauer ingin mewujudkan kepentingan politik masing-masing. Adenauer hendak mendorong, agar Jerman teringetrasi kembali dengan negara barat lainnya dan menjadikan perjanjian ganti rugi tersebut sebagai syarat untuk diterima oleh negara-negara barat. Sementara Ben Gurion ingin mempercepat pembangunan negara muda Israel. Bila dilihat lebih cermat lagi, uang yang telah dibayar pemerintah Jerman kepada warga Israel, jauh lebih banyak dari yang ditetapkan dalam perjanjian Jerman-Israel itu. Peneliti sejarah, Hans Günter Hockerts menerangkan, "hal ini terutama diatur dalam undang-undang kompensasi Jerman dari tahun 1956. Dan harus ditekankan, bahwa uang ganti rugi yang dikucurkan kepada warga Israel jauh lebih besar dari yang ditetapkan dalam perjanjian Israel. Diperkirakan, sampai tahun 2000 sekitar 41 milyar Euro telah dibayar, itu berarti 1,5 milyar Euro lebih banyak dari yang dijanjikan. 80 persen uang itu, terutama mengalir ke Amerika Serikat dan Israel.“

Bagaimanapun, ganti rugi ini dulu sempat dipertikaikan baik di Jerman maupun di Israel. Hingga akhir kekuasaan Jerman Timur, pemerintahnya menolak keras untuk membayar kompensasi kepada Israel untuk kejahatan yang dilakukan NAZI.

Michael Marek/Andriani Nangoy                                                                                          Editor: Hendra Pasuhuk