Aksi Massa 22 Mei Dinilai Upaya Delegitimasi Pemilu

Aparat kepolisian terlihat berjaga di depan Kantor Bawaslu Repubik Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Menurut pantauan DW hingga siang ini, jalan di kedua arah steril dari lalu lalang kendaraan. Aparat kepolisian menutup akses di depan Gedung Bawaslu dan Gedung Sarinah untuk mencegah massa yang mencoba maju menyuarakan aspirasinya di depan Gedung Bawaslu. Barikade kawat berduri disiagakan mengelilingi Gedung Bawaslu RI.

Sedikit demi sedikit massa terlihat mulai berdatangan. Merek datang dari arah Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Suasana terlihat cukup kondusif. Sesekali massa menyanyikan yel-yel penolakan terhadap penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU. Diprediksi jumlah massa akan mencapai puncaknya pada sore hari jelang berbuka puasa hingga sehabis shalat Tarawih, seperti Selasa kemarin.

Sehari sebelumnya, Selasa malam kemarin, diketahui massa membubarkan diri setelah melaksanakan shalat tarawih berjamaah. Namun pada pukul 21:30 WIB gelombang massa kembali datang dan sempat bentrok dengan aparat kemanan. Mereka mencoba menjebol barikade polisi, beberapa orang yang diduga sebagai provokator pun diamankan oleh petugas.

Di depan Gedung KPU pun terpantau kondusif. Ratusan personel gabungan terlihat bersiaga di depan Gedung KPU. Sejumlah mobil taktis seperti barracuda dan water canon serta Unit K9 terlihat bersiaga di sepanjang Jalan Imam Bonjol baik yang menuju ke arah Sudirman ataupun arah sebaliknya.

Aksi massa ini dimana para demonstran menamai diri mereka dengan sebutan Gerakan Kedaulatan Rakyat, merupakan simpatisan pendukung pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandi yang meyakini proses pemilu serentak kali ini diwarnai dengan aksi-aksi kecurangan. Gerakan kedaultan Rakyat ini merupakan aksi yang digadang-gadang oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi sebagai bentuk penlokan terhadap hasil pilpres dan pileg 2019.

Sementara itu menyikapi aksi massa 22 Mei ini, Menkopolhukam Wiranto, menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen tersebut. Ia juga meminta masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwajib jika mengetahui adanya informasi kelompok radikal dan teroris.

"Harus ikut waspada terhadap kelompok-kelompok radikal dan teroris, yang kami dapat info akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan aksi sabotase," ujar Wiranto, dikutip dari Kompas.com. Dia mengklaim pemerintah membatasi akses media sosial buat menghadang penyebaran berita palsu terkait aksi demonstrasi.

Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata dari Aceh. Namun Wiranto belum bisa mengkonfirmasi apakah senjata tersebut diperuntukkan untuk kasi 22 Mei ini. Nama Soenarko ikut terseret dalam kasus makar terkait isu people power yang digaungkan kubu Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Tidak terkait apa-apa karena baru penyelidikan, tetapi menguasai senjata api berat ilegal tidak diizinkan oleh siapa pun. Soal mau dipakai untuk apa, itu pendalamannya, dalam proses penyidikan yang belum selesai," tegas mantan Panglima ABRI tersebut.

6 orang tewas di Tanah Abang

Pada dini hari tadi kerusuhan juga pecah di kawasan Tanah Abang. Massa yang dipukul mundur petugas dari kawasan Bawaslu mencoba bertahan di Jalan Wahid Hasyim. Polisi pun melontarkan gas air mata yang kemudian dibalas dengan batu dan benda lainnya. Hingga menjelang sahur massa masih terus melakukan perlawanan. Bentrok pun semakin tidak terhindarkan. Puncaknya di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat, massa membakar sejumlah kendaraan yang terparkir di depan asrama Brimob.

Akibat aksi tersebut tercatat enam orang harus meregang nyawa. Enam korban tewas tersebut berada di RS Tarakan, RS Pelni, Buidi Kemuliaan, RSCM, dan RS Angkatan Laut Mintoharjo. Salah satunya diketahui bernama Farhan Syafero (30) beralamat tinggal di Kampung Rawakalong, Kelurahan Grogol, Kota Depok. Pihak Rumah Sakit Budi Kemuliaan membenarkan ada korban tewas akibat tertembak di depan Pasar Blok A Tanah Abang. Direktur RS Budi Kemuliaan Fahrul W. Arbi mengatakan saat ini korban tewas tersebut sudah dibawa ke RSCM Cipto Mangunkusumo.

"Meninggalnya karena ada luka tembak tembus ke belakang dari dada, mungkin mengenai paru-paru. Kan ada pneumotoraks. Pneumotoraks itu selaput paru robek sehingga udara terkumpul di sana dan kena pembuluh darah besar," ujar Fahrul dilansir CNN Indonesia.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Setyadi menyatakan pihaknya masih mengecek kabar korban tewas tertembak. Dia mengklaim tim pengamanan unjuk rasa tidak dibekali oleh peluru tajam dan senjata api.

Upaya delegitmasi Pemilu 

Pengamat politik, Arif Susanto, berpendapat aksi massa yang disertai kekerasan ini menunjukkan berlanjutnya upaya delegitimasi Pemilu yang sejak awal sudah didengungkan kubu Prabowo – Sandi. Ia juga menambahkan aksi ini sebagai ekspresi suatu pembangkangan terhadap otoritas Negara.

“Insinuasi tentang ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu maupun Mahkamah Konstitusi, yang disebarkan pada saat bersamaan, sesungguhnya lebih mencerminkan ketidakpercayaan diri kubu Prabowo. Menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap otoritas negara, insinuasi tersebut merupakan bagian strategi politik pascakebenaran, yang terbukti gagal menghasilkan kemenangan,” terang Arif saat diwawancarai DW Indonesia.

Ia khawatir aksi ini dapat merembet sehingga muncul ketidakpercayaan publik pada media massa dan institusi-insitusi sosial. Ketidakpercayaan silang ini berpotensi menghasilkan polarisasi yang lebih meluas, sehinga peluang konflik pun terbuka. Arif juga mempertanyakan inkonsistensi sikap dan pernyataan yang dilontarkan kubu Prabowo – Sandi.

“Inkonsistensi tersebut juga tercermin dalam langkah mendua antara mendorong orang turun ke jalan dan menampik bahwa yang rusuh bukanlah pendukung Prabowo, antara tidak percaya MK dan akhirnya berkeinginan untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu. Inilah ekspresi politik kecemasan di lingkaran elite Prabowo yang kemudian ditransfer menjadi kecemasan massal,” pungkas analis politik dari Exposit Strategic ini.

Arif menghimbau agar semua pihak bersikap dewasa dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 ini. Ia juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat berlaku adil dalam menangapi gugatan yang akan dilayangkan kubu Prabowo-Sandi. Pemerintah juga harus memastikan kemanan rakyat selama aksi massa ini berlangsung.

rap/rzn (dari berbagai sumber)