Aktivis Hong Kong Minta Angela Merkel Angkat Isu HAM di Cina

Diiringi serombongan delegasi ekonomi dan perdagangan, pimpinan Jerman Angeka Merkel memulai perjalanan tiga hari ke Cina hari Kamis (5/09). Hari Jumat Merkel dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping. Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Jerman.

Kanselir Jerman itu kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Wuhan untuk bertemu dengan perwakilan bisnis dan mahasiswa dari Universitas Huazhong. Kunjungan ini dilakukan pada saat-saat sulit dalam hubungan antara Jerman dan Cina. Beijing menuduh Jerman melakukan proteksionisme, karena menempatkan perusahaan teknologi Cina seperti Huawei di bawah pengawasan atas desakan Amerika Serikat.

Di Jerman, banyak pihak mendesak agar Angela Merkel juga menemui para aktivis gerakan demokrasi di Hong Kong selama kunjungannya ke Cina, sebagai tanda solidaritas.

Namun juru bicara Merkel, Steffen Seibert mengatakan dia tidak berencana untuk bertemu dengan para pemimpin protes.

Surat terbuka

Dalam sebuah surat terbuka kepada Angela Merkel yang diterbitkan di harian Jerman "Bild", aktivis gerakan demokrasi Joshua Wong meminta bantuan kanselir Jerman agar mendesak Cina tidak menggunakan kekerasan. Dia memperingatkan bahwa protes yang berlangsung sudah beberapa bulan itu bisa berakhir dengan kekerasan seperti Peristiwa Tiananmen.

"Kekuatan diktator tidak mengizinkan hak-hak dasar untuk kebebasan, yang menggunakan tindakan yang semakin keras melawan kami, dengan kecenderungan seperti pembantaian Lapangan Tiananmen," tulis Wong dalam suratnya.

Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Seibert mengatakan bahwa tidak biasanya Kanselir Jerman menjawab sebuah surat terbuka. Namun pemerintah Jerman meminta para pemrotes untuk melakukan dialog dengan pemerintah di Beijing dan menemukan solusi konflik tanpa kekerasan.

Juru bicara Kementerian Ekonomi Beate Baron menekankan, "aturan hukum adalah dasar penting bagi perdagangan. Itu berlaku untuk semua negara, dan tentu saja juga bagi Cina."

RUU Ekstradisi dibatalkan

Kepala pemerintahan otonomi Hong Kong Carrie Lam akhirnya mengumumkan pembatalan RUU Ekstradisi yang telah memicu protes selama 14 minggu di Hong Kong. Beberapa minggu terakhir, aksi massa sering diiringi bentrokan dengan aparat keamanan, yang bertindak semakin keras. Para demonstran sekarang menuntut agar kebrutalan polisi diperiksa dan para tahanan politik dibebaskan.

RUU Ekstradisi yang diajukan pemerintah Hong Kong tadinya akan memungkinkan pengiriman warga Hong Kong yang ditahan ke Cina daratan untuk diadili di sana. Rencana itu memicu protes besar-besaran, yang menjadi semakin meluas dan sempat menyebabkan bandara Hong Kong harus ditutup awal bulan ini, karena dipenuhi demonstran.

Setelah mengumumkan pembatalan RUU ekstradisi, Carrie Lam menolak pembebasan para pengunjuk rasa yang ditahan polisi. Dia mengatakan tuntutan itu tidak dapat diterima, karena mereka harus diproses secara hukum.

hp/ts (dpa, ap)