Annan Desak DK PBB untuk Lebih Menekan Suriah

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa mengadakan sidang tertutup untuk membahas solusi mengakhiri pertumpahan darah di Suriah. Dalam sidang, Utusan Khusus PBB Kofi Annan kembali meminta Dewan Keamanan untuk mendukung pelaksanaan enam poin rencana perdamaian di Suriah serta memberikan tekanan lebih besar kepada pihak-pihak yang bertikai. Jika mereka tidak memenuhi perjanjian gencatan senjata, mereka harus menghadapi konsekuensi, dikatakan Annan, yang mengikuti sidang melalui sambungan video.

Situasi di Suriah Memburuk

Mengingat situasi di Suriah saat ini, Annan mengatakan kepada DK PBB bahwa situasi kemanusiaan di negara itu lebih sulit. “Situasi telah berubah dari sangat buruk menjadi lebih parah.“ Tidak terlihat tanda-tanda berakhirnya pertempuran dengan menggunakan senjata berat, dilaporkan Annan. Terutama rezim Bashar al-Assad, menurut Annan, sama sekali tidak memperlihatkan itikad untuk mendukung rencana perdamaian yang telah disepakati.

Namun demikian, Annan mengaggap bahwa rencana perdamaian belum gagal. “Sampai saat ini kita belum berhasil. Kita tidak mampu mengakhiri kekerasan, tidak sampai hari ini. Ini menjadi alasan bagi semua untuk bekerjasama dan untuk memberikan tekanan.”  DK PBB jauh lebih kuat jika memiliki satu suara, tekan Annan.

Rusia Kembali Akan Merintangi

Masih terdapat perbedaan di dalam tubuh Dewan Keamanan PBB. Sejak berbulan-bulan, negara Eropa Barat dan Amerika Serikat menyerukan untuk mengeluarkan satu resolusi yang disebut Bab Tujuh – dalam bab tujuh Piagam PBB disebutkan mengenai sanksi-sanksi. Segera setelah pertemuan dengan Annan, pihak Barat kembali mengupayakan satu resolusi berisi sanksi terhadap rezim di Suriah. Di dalamnya akan disebutkan bahwa kekerasan harus diakhiri dan tentara serta persenjataan berat harus ditarik keluar dari wilayah pemukiman. Jika dalam waktu 10 hari pemerintah Suriah tidak mentaati tuntutan ini, maka Suriah akan menghadapi langkah-langkah hukuman. Rancangan resolusi ini mengutuk kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak yang bertikai. Namun pembantaian dalam 16 bulan terakhir dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah Suriah.

Negosiasi awal mengenai resolusi ini akan dimulai hari Kamis (12/07). Bagaimanapun, dengan jelas Rusia sudah menunjukkan penolakan terhadap sanksi apapun yang diberikan kepada pemerintah Suriah. Dengan hak veto yang dimilikinya, Rusia kembali dapat menghalangi semuanya.

Sampai saat ini, konfil di Suriah, menurut perkiraan, telah menelan lebih dari 15.000 korban tewas, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil.

yf/ab (dpa/dapd/rtr)