Mengingat Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 ?

Beberapa organisasi seperti Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan LSM-LSM lain memperingati 17 tahun kerusuhan Mei 1998 di halaman parkir Gedung Mall Klender, yang dulu dikenal sebagai Yogya Plaza, di Jakarta Timur, Selasa (12/05).

Sekretaris Umum IKOHI Zainal Muttaqin mengatakan, peringatan itu penting untuk menjaga harapan dan kekuatan bagi keluarga korban dalam memperjuangkan keadilan. Ini juga penting untuk mengingatkan pemerintah menyelesaikan masalah itu.

Di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, keluarga korban kerusuhan Mei 1998 bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan doa bersama dan kegiatan tabur bunga. Kegiatan itu dilakukan untuk peringatan sekaligus mengenang peristiwa itu.

Pemerintah anggap sudah tuntas

Wakil Presiden Jusuf Kalla menerangkan, pemerintah telah berusaha mengusut kasus kerusuhan Mei 1998. "Kalau pemerintah, dari pemerintah satu ke pemerintah berikutnya telah berusaha dengan baik," katanya di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/05/15).

Ia selanjutnya menyatakan, pengusutan telah dilakukan hingga luar negeri, seperti uji balistik di Belanda. Namun ia memahami jika hasil upaya penyelidikan pemerintah belum memuaskan semua pihak.

Menurut Kalla, peristiwa lama sampai kini belum terungkap, tidak hanya terhadi di Indonesia. Contohnya di Amerika Serikat. "Presidennya terbunuh sampai sekarang tidak tahu siapa yang bunuh. Di AS jelas-jelas ada yang tembak. Tentu, kita sudah usaha keras," kata Wakil Presiden.

Kasus pelanggaran HAM yang belum jelas

Nasib para korban yang hilang dan tewas dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hingga saat ini belum jelas, kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma.

"Belum diselesaikan secara berkeadilan. Sampai sekarang keluarga korban menuntut keadilan," tandasnya.

Sekretaris Umum IKOHI Zainal Muttaqin menilai, ada tindakan sistematis dalam kerusuhan Mei 1998. Karena itu, harus ada pengusutan sampai tuntas. “Kalau tidak diselesaikan akan menjadi beban sejarah tiap tahunnya dan menjadi hambatan dalam rekonsiliasi nasional,” ujarnya.

Sampai saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi baru mendorong pembentukan tim penyelesaian masalah 1998. Tim itu rencananya akan dipimpin oleh Menkopolhukam, Jaksa Agung, dan pihak Komnas HAM.

Terkait kerusuhan 1998, ada beberapa nama yang sering disebutkan sebagai penanggung jawab, antara lain presiden saat itu, Soeharto, Eks Jendral Wiranto yang saat ini memimpin Partai Hanura dan Ketua Umum Gerindra Prabowo.

Media sosial Twitter ramai mengingatkan peristiwa itu dengan tagar #MelawanLupa dan #Mei1998.

hp/yf (antara, republika, cnnindonesia)