AS Bentuk Koalisi 10 Negara Perangi ISIS
5 September 2014
Amerika Serikat mengklaim telah membangun koalisi inti yang terdiri dari 10 negara untuk memerangi geliat kelompok militan Islamic State di Irak dan Suriah. Koalisi tersebut juga diberikan waktu dua pekan untuk merampungkan rencana bantuan bagi pemerintah Irak dan Kurdi.
Dalam sebuah pertemuan informal yang dihadiri enam menteri pertahanan dari Inggris, Perancis, Australia dan enam negara lain, Menlu AS John Kerry menyatakan dunia internasional membutuhkan strategi dan gagasan yang solid ihwal sumbangan masing-masing negara untuk memerangi IS.
Menurutnya jika sebagian negara anggota koalisi keberatan terlibat dalam pertempuran, mereka bisa membantu menyediakan informasi, perlengkapan, amunisi atau persenjataan. "Kita punya teknologinya, kita punya know-how," kata Kerry.
Koalisi Multinasional
"Apa yang kita butuhkan adalah keinginan kuat agar kita bertekad bulat dan setia pada misi ini."
Sementara itu Menteri Pertahanan AS, Chuck Hagel mengatakan koalisi 10 negara itu mencerminkan aliansi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di Irak dan Suriah. Ia juga mengklaim anggota koalisi bisa bertambah setiap saat.
Pertemuan informal antara negara anggota koalisi itu digelar di sela-sela pertemuan puncak NATO di Wales. Amerika Serikat sejak awal berniat mengajak lebih banyak negara untuk meredam geliat IS yang saat ini menguasai sebagian besar wilayah utara dan barat Irak, serta Suriah.
Tanpa Keterlibatan Langsung
Sejatinya agenda pertemuan di Wales yang juga dihadiri oleh Jerman, Kanada, Turki, Italia, Polandia dan Denmark itu sepenuhnya membahas perang melawan Islamic State. Namun Kerry tidak menutup kemungkinan adanya "implikasi bagi Suriah."
"Kami sangat berharap bahwa semua pihak mendeklarasikan dukungannya, seperti teman-teman yang ada di sini. Tujuannya untuk memperjelaskan komitmen masing-masing," ujarnya. "Karena kita sudah harus punya rencana bersama ketika mengajukan hal ini ke dewan PBB."
Kendati begitu Menteri Luar Negeri Australia, menggarisbawahi batas komitmen yang siap ditanggung negara-negara koalisi. "Garis merahnya adalah pasukan darat. Tidak ada keinginan dari satupun negara untuk mengirimkan tentaranya dalam pertempuran darat."
rzn/ap (ap,rtr)