1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

AS Enam Tahun Pasca Serangan 11 September

11 September 2007

Dengan segera setelah serangan 11 September 2001 Presiden George W. Bush menetapkan peraturan yang memperluas wewenang dinas rahasia dan mengabaikan peraturan yang ada.

https://p.dw.com/p/CP3I
Foto: AP

Peraturan yang ditetapkan antara lain para tahanan dinyatakan sebagai pejuang musuh, sehingga bagi mereka konvensi Jenewa tidak berlaku. Juga bagi warga Amerika Serikat terjadi sejumlah perubahan. Dinas rahasia diperintahkan untuk mengumpulkan informasi secara luas. Perlindungan hak masyarakat hampir tidak lagi berperan. Dengan peraturan seperti Patriot Act hubungan telefon dan internet boleh disadap serta informasi tentang data rekening dan pergerakan uang di bank dapat ditarik. Sebelum ini pada dasarnya, hal tersebut juga mungkin dilakukan jika dikeluarkan ijin yuridis.

Lisa Grawes adalah wakil kepala pusat kajian keamanan nasional. Pusat studi yang didirikan tahun 1974 bertujuan untuk mengawasi dinas rahasia dan mencegah pelanggaran hak warga. Grawes mengatakan

“Pemerintah ini terlalu dini memutuskan tidak akan meminta ijin seperti ini. Tidak sebelum tindakan pengawasan dan juga tidak sesudahnya. Dan ini meliputi kasus-kasus dalam jumlah besar. Jumlah yang pasti tidak diketahui. Namun yang merugikan hak ratusan bahkan ribuan orang di Amerika Serikat.”

Menteri kehakiman dan mantan penasihat Presiden Bush, Alberto Gonzales, yang akan mengundurkan diri tanggal 17 September mendatang berargumentasi, bahwa pada masa darurat nasional presiden harus memiliki kekuatan disposisi khusus. Hakim Mark Agrast dari Center for American Progress banyak terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan dari anggota parlemen kubu demokrat. Dalam batas tertentu ancaman terorisme internasional sudah menjadi situasi khusus tapi

„Amerika Serikat didirikan pada masa revolusi. Dan oleh orang-orang yang mengerti benar risiko konflik bersenjata. Konstitusi sudah ada sekian lama dan berlaku secara umum. Tidak direncanakan bahwa dalam kasus situasi darurat nasional, Undang-undang dasar itu diabaikan atau ditambah oleh seorang presiden. Konstitusi itu sendiri mempersiapkan diri terhadap adanya situasi darurat nasional.“

Setelah wewenang militer dan dinas rahasia serta kekuasaaan presiden sekali saja diperluas sulit menarik ini kembali. Tapi semakin banyak keputusan pengadilan yang menyatakan hal tersebut melanggar konstitusi. Pekan lalu pengadilan di New York memutuskan bahwa badan investigasi Federal, FBI tidak memiliki hak menyadap informasi perusahaan swasta melalui e-mail dan data telefon. Juga anggota kongres semakin kritis terhadap rencana tersebut. Sebuah komisi di dewan perwakilan rakyat meminta pejabat kementerian perlindungan tanah air agar menghentikan program yang akan diberlakukan mulai Oktober mendatang. Dimana satelit mata-mata juga akan dipergunakan untuk pengawasan di dalam negeri.