Banjir Pengungsi di Karabakh

Hujan tembakan senjata berat terhadap kota-kota di kawasan yang dikuasai separatis Armenia di Nagorno-Karabakh memicu gelombang pengungsi warga sipil. “Berapa lama lagi kami bisa bertahan? Berapa lama lagi situasinya akan bertahan?,” kata seorang penduduk yang berlindung di sebuah kamp di Stepanakert. 

Pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan sejak 27 September silam merupakan eskalasi konflik paling parah sejak perjanjian damai 1994 yang mengakhiri perang antarjiran di selatan Kaukasus.  

Nagorno-Karabakh merupakan wilayah Azerbaijan yang diduduki kelompok bersenjata etnis Armenia yang didukung pemerintah di Yerevan selama lebih dari seperempat abad.  

Stepanakert, ibukota wilayah separatis itu, termasuk yang paling parah terkena serangan bom dari Azerbaijan. Hingga Selasa (6/10) malam, bunyi ledakan dikabarkan masih terdengar di seluruh penjuru kota. 

Saat ini sebagian penduduk kota yang masih bertahan, memilih berlindung di gudang bawah tanah saat kota dihujani bom dari langit.

“Gedung-gedung dan perumahan hancur. Kami sangat takut. Berapa lama lagi ini akan berlangsung?” kata Sida, salah seorang penduduk Stepanakert, kepada kantor berita AP. 

Eskalasi konflik ancam warga sipil 

“Menurut estimasi awal, sekitar 50% penduduk Karabakh dan 90% perempuan dan anak-anak, jumlahnya sekitar 70.000 sampai 75.000 orang, terpaksa mengungsikan diri,” kata Ketua Ombudsman HAM Karabakh, Artak Beglaryan. 

Belasan warga sipil di Armenia dikabarkan tewas dalam serangkaian serangan udara di Nagorno Karabakah. Militer Armenia sendiri mengaku sekitar 300 pasukannya gugur dalam pertempuran. 

Sebaliknya Azerbaijan menuduh Armenia membombardir kawasa pemukiman padat penduduk, termasuk kota terbesar kedua, Ganja, yang berada jauh di luar zona konflik. Otoritas di Baku mengatakan sebanyak 427 gedung apartemen yang menampung 1.200 orang hancur oleh serangan bom. 

Sebanyak 140.000 penduduk di Nagorno-Karabakah adalah warga etnis Armenia, yang datang setelah kawasan itu diduduki kelompok separatis Armenia, 1994. Sementara warga etnis Azeri banyak yang meninggalkan Karabakh usai perang berakhir. 

Eskalasi konflik di Kaukasus Selatan dibayangi perundingan Grup Minsk di Jenewa, Swiss, yang digelar untuk meredakan ketegangan antara kedua negara. Kelompok tersebut beranggotakan Amerika Serikat, Prancis, Rusia dan dibentuk buat menyelesaikan konflik di Nagorno-Karabakah sejak perang pada dekade 1990an. 

Syarat gencatan senjata 

Armenia sendiri menegaskan, Menteri Luar Negeri Zohrab Mnatsakanyan tidak akan bertemu rekan sejawatnya dari Azerbaijan di Jenewa. “Tidak mungkin menjalankan negosiasi di satu sisi, dan melanjutkan operasi militer di sisi lain,” tulis Kemenlu di Yerevan. Zohrab sebaliknya bertemu Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Senin (5/10).  

Sementara itu Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan pihaknya akan mendesakkan gencatan senjata kepada kedua pihak. “Kami ingin semua orang mengerti bahwa sudah menjadi kepentingan mereka untuk menghentikan pertempuran tanpa syarat dan bahwa kita memulai negosiasi,” ujarnya di hadapan Komite Luar Negeri di Parlemen di Paris. 

Dia mewanti-wanti Turki agar tidak mendorong “internasionalisasi” konflik, dengan mengirimkan persenjataan dan gerilayawan bayaran ke Azerbaijan. Ankara selama ini menepis tuduhan menggunakan milisi dari Suriah. 

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan pihaknya hanya akan berunding dengan Armenia jika operasi militer sudah selesai. Dia menuntut agar Armenia menetapkan tenggat penarikan pasukan dari Nagorno-Karabakah, dan ingin agar Turki dilibatkan dalam meja perundingan. 

Sebaliknya Armenia meminta agar Turki “menghentikan campur tangannya” dan “menarik gerilyawan bayaran dan kelompok teroris atau eliminasi kelompok-kelompok ini,” kata Perdana Meteri Armenia, Nikol Pashinyan kepada majalah Time. 

rzn/vlz (rtr,ap,afp)