Bank Dunia Peringatkan Cina

Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick mengatakan kajian Bank Dunia bertajuk “Cina 2030” merupakan “rekomendasi menuju arah pertumbuhan jangka menengah dan membantu Cina, agar mampu memasuki era masyarakat sejahtera.”

Bank Dunia menyarankan agar badan usaha milik negara di Cina beroperasi sesuai dengan aturan pasar bebas. Banyak pengusaha di Cina mengeluhkan, bahwa BUMN menyalahgunakan monopoli dan mendepak pesaing dari pasar dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini berarti, perusahaan-perusahaan swasta semakin mengalami kesulitan dalam pertumbuhan. Kajian Ban Dunia memperingatkan, jika hal ini dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi Cina dapat terperosok ke jurang krisis.

Bukan Hal Baru

Peringatan bahwa Cina kemungkinan berhadapan dengan krisis ekonomi, bagi jurnalis dan penulis buku Frank Sieren, bukanlah hal yang mengejutkan. Namun kajian Bank Dunia itu menunjukan bahwa “krisis ini mungkin tidak seburuk yang telah dipaparkan oleh kajian-kajian studi lainnya.“

Eforia negara-negara barat atas hampir tercapainya dua digit pertumbuhan ekonomi dipandang Cina sendiri dengan skeptis. Bagi Profesor ekonomi Universitas Teknik Beijing, Hu Xingdou, krisis di Cina sudah di depan pintu. Tiga sampai empat tahun lagi Cina akan mengalami krisis perekonomian.

Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 9,2 persen, namun Hu memperingatkan, bahwa pertumbuhan riil-nya tidak begitu dinamis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh data statistik. Terdapat masalah-masalah tersembunyi, misalnya kelebihan kapasitas dalam industri manufaktur, proyek konstruksi dan proyek-proyek pencitraan politik yang absurd. Terakhir ini, investasi terbuka multi milyaran dollar kerapkali menyesatkan produk domestik kotor rill negara itu, tambah Hu.

Masalah Anak Perusahaan Negara

Ketika pimpinan Bank Dunia Zoellick mengunjungi Cina pada tahun 2010, Wakil Perdana Menteri Cina Li Keqiang, memberikan tugas kajian "Cina 2030“ ini. Li bertanggung jawab atas perekonomian negara tirai bambu itu, dan merupakan bakal calon perdana menteri tahun 2013. Fokus utamanya, yang juga merupakan inti kajian Bank Dunia adalah memperhatikan kinerja BUMN, karena BUMN menguasai sektor energi, bahan mentah, telekomunikasi dan infrastruktur. BUMN merupakan faktor dominan hajat hidup orang banyak. Tak jarang BUMN dikelola oleh anggota keluarga petinggi partai, lewat monopoli.

Oleh sebab itu Bank Dunia menyarankan agar BUMN beroperasi sesuai dengan aturan pasar bebas dan independen dari politik. Zoellick menambahkan, persaingan swasta harus diperkuat, “Cina harus membatasi peran pengusaha dalam badan usaha milik negara, mematahkan monopoli dan mengurangi hambatan bagi pengusaha swasta.“

Apabila reformasi sektor BUMN ini diterapkan, maka akan mengancam kesejahteraan kader-kader partai. Sebab selama bertahun-tahun, anggota partai telah memperkaya kantung sendiri.

Jun Yan/Purwaningsih

Ediror : Kostermans