310811 Pentagon Krieg Geldverschwendung

Kongres Amerika Serikat akan mengajukan dua pertanyaann kepada sebuah komisi beranggotakan delapan mantan politisi dan politisi yang masih aktif dari Partai Republik dan Demokrat. Pertanyaan pertama adalah: apa yang terjadi dengan uang pembayaran pajak miliaran Dollar, yang ditransfer terutama oleh Kementrian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri kepada perusahaan swasta untuk pekerjaan di Afghanistan dan Irak? Pertanyaan ke-dua: apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pemborosan, penyalahgunaan dan penipuan dana ini? 

Kedua pertanyaan ini memang pantas diajukan. Ini karena, sedikitnya satu dari enam Dollar dana yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat selama 10 tahun di Irak dan Afghanistan terbuang begitu saja. Ini bukan jumlah yang kecil, 30 miliar Dollar. Dan kemungkinan jumlah pemborosan ini bisa menjadi dua kali lipat, jika pemerintah setempat tidak akan atau tidak dapat lagi melanjutkan proyek yang didanai pemerintah Amerika Serikat, setelah Amerika Serikat mengakhiri keterlibatannya di sana.

Angka-angka ini sangat mengejutkan, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah penyebab pemborosan ini. Pasalnya, baik untuk proyek militer maupun untuk proyek akomodasi, kontrak kerja baru dibuat setelah sejumlah dana untuknya dikeluarkan. Dan baik Pentagon maupun Kemenetrian Luar Negeri tidak berupaya terlebih dahulu untuk mencari allternatif yang lebih murah dan yang lebih bermanfaat.

Memang beberapa hal telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga diketahui anggota komisi Grant Green. Akan tetapi pensiunan perwira ini memandang cemas terhadap masalah pembiayaan misi di Irak setelah sebagain besar militer Amerika Serikat ditarik dari negara akhir tahun ini.

"Jika Kementrian Luar Negeri mengambilalih misi ini, hanya ada satu cara untuk keberhasilan misi ini, yaitu dengan mengikutsertakan kontraktor swasta. Untuk masalah keamanan saja, Kementrian Luar Negeri memperkirakan kenaikan jumlah mitra kerja, yang saat ini 2.700, menjadi 7.000 perusahaan. Dan Kementrian Luar Negeri juga harus mengeluarkan dana untuk tugas-tugas lain di sana," papar Grant Green.

Baik di Afghanistan maupun di Irak, bagi pemerintah Amerika Serikat pekerjaan yang harus dilakukan di sana berbahaya. Siapa yang melakukannya, mendapat penghasilan besar. Apakah itu subkontraktor lokal, apakah itu mantan tentara yang sudah selesai tugasnya di sana, banyak yang meraup keuntungan dari dana perang ini, yang memang selalu cukup dimiliki oleh Amerika Serikat.

Di Irak dan di Afghanistan saat ini Amerika Serikat menjalin kerjasama dengan sekitar 260.000 pihak swasta. Jumlah ini lebih besar dari jumlah staf Amerika Serikat yang ditempatkan di sana.  "Kita terlalu mengandalkan perusahaan swasta, tapi juga memiliki manajemen kontrak yang buruk serta pengawasan yang longgar,“ dikatakan anggota komisi Grant Green.

"Ketika saya bertanya kepada seorang pegawai Departemen Luar Negeri, apakah terdapat cukup pegawai untuk mengawasi kontrak, ia menjawab tidak. Dan ini situasisekarang. Jika nantinya terdapat ratusan perusahaan baru, masalah ini akan lebih buruk," ditambahkan Grant Green.

Komisi akan mengusulkan langkah-langkah konkret pemecahan masalah pemanfaatan dana di Irak dan Afghanistan ini. Langkah yang dianggap paling mendesak adalah, penambahan jumlah karyawan yang bertugas menganalisa risiko, dan dalam waktu yang tepat bisa membuat konsep kontrak yang akurat serta dapat mengawasi pelaksanaan kontrak kerja. Selain ini, komisi juga mengusulkan untuk segera menghentikan atau mengubah proyek yang hasilnya tidak berkesinambungan.

Dengan usulan yang diajukan komisi, diharapkan dana yang diambil dari pembayaran pajak warga Amerika Serikat bagi misi di Afghanistan dan Irak tidak terbuang percuma.

Silke Hasselmann/Yuniman Farid

Editor: Hendra Pasuhuk