Belasan Pejabat Indonesia Jadi Target Spyware, Siapa Saja?

Enam dari sembilan orang sumber mengatakan kepada Reuters bahwa mereka termasuk dalam target mata-mata lewat perangkat lunak yang dirancang perusahaan pengawasan Israel.

Adapun pejabat senior dari kalangan pemerintah Indonesia yang menjadi target spionase tersebut, salah satunya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu, ada juga dari pejabat senior militer, dua diplomat regional, dan penasihat di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Enam pejabat dan penasihat Indonesia yang menjadi target tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menerima pesan elektronik (email) dari Apple Inc pada November 2021 yang memberi tahu bahwa Apple yakin para pejabat sedang "ditargetkan oleh peretas yang disponsori negara."

Apple belum mengungkapkan identitas atau jumlah pengguna yang ditargetkan. Perusahaan tersebut menolak berkomentar untuk laporan ini.

Agen mata-mata asing

Apple dan pakar keamanan siber mengatakan penerima peringatan itu ditargetkan menggunakan ForcedEntry, perangkat lunak canggih yang telah digunakan oleh vendor pengawasan siber Israel, NSO Group, untuk membantu agen mata-mata asing dari jarak jauh dan tanpa terlihat mengendalikan iPhone. Perusahaan siber Israel lainnya, QuaDream, telah mengembangkan alat peretasan yang hampir identik, lapor Reuters.

Reuters tidak dapat menemukan jawaban siapa yang membuat atau menggunakan spyware untuk menargetkan pejabat Indonesia. Apakah upaya itu berhasil dan apa yang mungkin diperoleh para peretas sebagai hasilnya juga tidak diketahui.

Penggunaan ForcedEntry, yang mengeksploitasi kelemahan pada iPhone melalui teknik peretasan baru yang tidak memerlukan interaksi pengguna, dipublikasikan oleh pengawas keamanan siber, Citizen Lab, pada September 2021. Peneliti keamanan Google menggambarkannya sebagai serangan peretasan "paling canggih secara teknis” yang mereka pernah dilihat, dalam sebuah posting blog perusahaan yang diterbitkan pada Desember 2021.

Apple menambal kerentanan pada September tahun lalu dan pada November mulai mengirim pesan pemberitahuan ke "sejumlah kecil pengguna yang ditemukan mungkin telah ditargetkan."

Upaya untuk menargetkan pejabat Indonesia, yang sebelumnya belum pernah dilaporkan, adalah salah satu kasus terbesar yang menyangkut perangkat lunak yang digunakan terhadap personel pemerintah, militer. dan kementerian pertahanan, menurut pakar keamanan siber.

Menanggapi pertanyaan Reuters, seorang juru bicara NSO membantah bahwa perangkat lunak buatan mereka terlibat dalam penargetan pejabat Indonesia, seraya mengklaim sebagai sesuatu yang "tidak mungkin secara kontrak dan teknologi,” tanpa menyebutkan alasannya. Perusahaan, yang tidak mengungkapkan identitas pelanggannya, mengatakan menjual produknya hanya kepada entitas pemerintah yang "telah diperiksa dan sah".

Sementara itu, QuaDream tidak menanggapi permintaan komentar.

Tidak ada tanggapan dari pemerintah Indonesia

Juru bicara pemerintah Indonesia, Kementerian Pertahanan RI, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak menanggapi permintaan komentar dan pertanyaan melalui email. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka tidak mengetahui kasus tersebut dan merujuk Reuters ke BSSN.

Airlangga Hartarto, salah satu menteri yang dekat dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, tidak menanggapi pertanyaan Reuters, begitu pula perwakilannya.

Selain enam pejabat dan penasihat yang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menjadi sasaran mata-mata, seorang direktur di perusahaan milik negara Indonesia yang menyediakan senjata untuk tentara Indonesia mendapat pesan yang sama dari Apple, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

Dalam beberapa minggu setelah pemberitahuan Apple pada November tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat menambahkan NSO ke 'daftar entitas' Departemen Perdagangan, yang mempersulit perusahaan AS untuk melakukan bisnis dengannya, setelah menetapkan bahwa teknologi peretasan telepon perusahaan telah digunakan oleh pemerintah asing untuk "menargetkan secara jahat” para pembangkang politik di seluruh dunia.

ha/hp (Reuters)