Erdogan Bidik Gerakan Gulen

Status darurat selama tiga bulan mulai berlaku hari Kamis (21/7) di Turki. Jurubicara pemerintah, Numan Kurtulmus, mengklaim langkah tersebut diambil untuk memerangi "struktur paralel" di pemerintahan.

Istilah tersebut digunakan terhadap pendukung gerakan Gulen yang dituding mendalangi percobaan kudeta dua pekan silam. Pemerintah Turki sejauh ini mengaku telah mengirimkan setumpuk dokumen ke pemerintah AS berisikan bukti-bukti keterlibatan Fethullah Gulen.

Pemimpin spiritual yang kini hidup dalam pengasingan di Amerika itu terancam dideportasi dan diadili di Turki. Gulen sendiri menolak tudingan dirinya terlibat dalam kudeta. "Saya menolak segala bentuk kekerasan," ujarnya kepada media. Percobaan kudeta di Turki menyisakan 260 korban jiwa dan lebih dari 1500 luka-luka.

Wakil Perdana Menteri Mehmet Simsek bersikeras status darurat tidak akan mengubur kebebasan dasar dan hak sipil, seperti kebebasan bergerak, berkumpul dan kebebasan pers. "Atmosfir untuk kompromi politik saat ini lebih baik dari sebelumnya," tuturnya.

Erdogan juga meyakini langkah tersebut "sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi, malah sebaliknya."

Dalam gelombang pembersihan pasca kudeta pemerintah memecat atau menangkap lebih dari 50.000 pegawai negeri sipil, termasuk diantaranya 3000 pegawai kejaksaan. Selain itu 6756 serdadu dan 100 perwira berbintang ditangkap dan dipenjarakan.

Kementerian Pendidikan adalah yang paling parah terkena imbas kudeta. Sekitar 15.200 pegawai saat ini masuk dalam daftar pemecatan. Selain itu 626 institusi pendidikan ditutup paksa, termasuk 524 sekolah swasta.

Pemerintah juga mencabut izin mengajar untuk 21.000 guru di sekolah swasta dan memecat 1577 dekan di berbagai universitas.

rzn/yf (dpa,rtr)