Brahimi Pesimis Misi di Suriah Berhasil

Utusan khusus internasional yang baru untuk Suriah Lakhdar Brahimi menilai misi yang dihadapinya "hampir tidak mungkin". Ia memasuki tugasnya itu tanpa ilusi, kata Brahimi kepada stasiun pemancar BBC di London. Brahimi yang menggantikan Kofi Annan mengumumkan, ia tetap berpegang pada rencana enam poin dari Annan, juga meskipun sampai saat ini ia tidak memiliki bayangan kongkrit cara pelaksanaannya. Di Suriah penting adanya perubahan politis, kata Brahimi lebih lanjut, tanpa menuntut mundurnya Presiden Bashar al-Assad. Brahimi sekaligus mengambil jarak dari pihak pemberontak dan menekankan, ia bekerja untuk dua organisasi yakni PBB dan Liga Arab.

Pertempuran di Suriah Terus Berkobar

Dalam serangan udara Senin (03/09) di provinsi di utara Suriah Allepo, sedikitnya 18 orang tewas. Pesawat jet tempur dari rezim Bashar al-Assad membombardir sebuah bangunan di kawasan yang dikuasai pemberontak Al Bab. Demikian disampaikan pengamat Suriah untuk hak asasi manusia di London. Di antara korban tewas, terdapat dua anak-anak. Angkatan udara Suriah berulang kali menembakkan bom di kawasan pemukiman. Ini memicu drastisnya pertambahan jumlah korban warga sipil, sejak sekitar satu setengah tahun berlangsungnya konflik di Suriah.

Cina Tolak Zona Keamanan

Sementara itu Cina menolak pembentukan zona keamanan internasional di Suriah, guna melindungi penduduk dari kekerasan yang makin meningkat. Dalam sebuah komentar harian milik Partai Komunis Cina "Renmin Ribao" Senin, (03/09) disampaikan, pengalaman dengan zona semacam itu menurut pandangan PBB menunjukkan, bahwa hal itu hampir tidak memberikan perlindungan bagi penduduk sipil. Semua upaya dalam konflik tersebut harus menghormati kedaulatan Suriah. Bantuan humaniter tidak boleh dipolitisir ataupun dimiliterisasi.

Dengan dukungan Perancis, Turki mengusulkan dibentuknya zona perlindungan internasional, guna menghentikan arus pengungsi dari Suriah. Berdasarkan keterangan badan urusan bantuan pengungsi PBB UNHCR, jumlah warga Suriah yang mencari perlindungan di Turki dapat mencapai 200 ribu orang, jika situasi di kawasan konflik makin memburuk. Meskipun demikian zona perlindungan harus dilengkapi dengan larangan terban. Namun untuk langkah tersebut tidak ada mayoritas di Dewan Keamanan PBB.

DK/VLZ (dpa, afp, dpad)