Buku Pelajaran di Pakistan Dikritik Soal Kesetaraan Gender

Pada bulan Agustus tahun ini, partai penguasa di Pakistan – Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) – meluncurkan Kurikulum Nasional Tunggal (SNC) yang telah direvisi, menganggapnya sebagai “tonggak sejarah untuk mengakhiri disparitas dalam sistem pendidikan.”

Namun peluncuran kurikulum pendidikan yang disertai dengan rilis buku-buku pelajaran baru itu menuai kritik, terutama dari pengguna media sosial yang menilai buku-buku baru tersebut memuat norma gender patriarki.

Tidak hanya dari pengguna media sosial, kemarahan serupa juga datang dari pakar pendidikan, aktivis dan masyarakat yang menilai kurikulum baru tersebut gagal mempromosikan kesetaraan gender, agama minoritas dan keragaman budaya.

Women Action Forum bahkan merilis sebuah pernyataan yang menyebut SNC sebagai kurikulum yang “didasarkan pada ideologi imperatif, bukan pedagogis, yang justru akan menumbuhkan masyarakat dengan pemikiran yang memecah belah.”

‘Judging a book by its cover’

Salah satu buku pelajaran yang dipersoalkan adalah buku Bahasa Inggris Kelas 5. Di sampul buku tersebut, seorang ayah dan anak digambarkan sedang belajar di sofa, sementara ibu dan anak perempuannya belajar di lantai. Di buku yang sama, pemimpin perempuan bahkan disebut sebagai “pendukung laki-laki.”

Buku-buku pelajaran baru juga banyak dikecam karena hanya menggambarkan perempuan dengan pekerjaan rumah tangga. Para perempuan di dalam buku kebanyakan digambarkan perannya sebagai ibu, istri, anak perempuan dan guru. Mereka tidak dimasukkan dalam aktivitas bermain atau berolahraga. Hanya anak laki-laki saja yang terlihat bermain dan berolahraga, sementara anak perempuan ditampilkan jadi penonton semata.

“Anak perempuan dan perempuan di Pakistan sekarang sudah unggul dalam olahraga. Mereka bahkan mewakili negara di Olimpiade. Lalu mengapa buku pelajaran tidak mencerminkan hal ini, tapi justru mengecualikan mereka dari aktivitas fisik dan olahraga kompetitif?” tanya Baela Raza Jamil, CEO Pusat Pendidikan dan Kesadaran Idara-e-Taleen-o-Aagahi (ITA).

Buku-buku pelajaran baru juga mendapat reaksi keras atas penggambaran penutup kepala bagi perempuan dan anak perempuan. Salah satunya muncul dari aktivis dan sosiolog Nida Kirmani yang mengatakan kepada DW bahwa pesan seputar pakaian anak perempuan dalam buku pelajaran itu mengikuti pesan dari pemerintah tentang kesopanan pakaian perempuan. Seperti diketahui, Perdana Menteri Imran Khan baru-baru ini memicu kemarahan publik karena pernyataannya yang mengaitkan peningkatan kekerasan seksual dengan cara perempuan berpakaian.

“Buku-buku ini tampaknya mendorong jenis pakaian tertentu untuk semua perempuan dan anak perempuan, padahal kita tahu ada banyak jenis praktik berjilbab di Pakistan, bukan hanya satu,” jelas Kirmani.

Mengapa buku didesain seperti itu?

Menurut Ayesha Razzaque, penasihat teknis Kementerian Pendidikan Federal dan Pelatihan Profesional, penggambaran stereotip semacam ini muncul karena tidak ada lensa gender atau titik temu yang digunakan dalam desain buku.

“Buku yang dimaksudkan untuk membentuk pikiran anak muda harus memiliki tema dan nada yang konsisten di dalam kurikulum, SNC kurang dalam hal itu. Jika lensa gender diterapkan pada desain buku, kita pasti akan memiliki pesan dan pembelajaran yang sangat berbeda,” jelasnya.

Razzaque menambahkan bahwa karena kurangnya perspektif inklusif, SNC tidak mencerminkan “keanekaragaman yang kaya” di Pakistan, terutama dalam hal keragaman pengalaman perempuan.

Sementara itu, Jamil dari ITA mengatakan kepada DW bahwa di negara seperti Pakistan, di mana populasi perempuan secara tidak proporsional menderita tradisi adat yang diskriminatif, simbolisme penutup kepala sebagai norma justru dapat menyebabkan kekerasan sistematis yang lebih besar terhadap perempuan. “Jika kita ingin memiliki kesetaraan gender, maka harus dimulai pada usia yang sangat muda,” ujarnya.

Kurikulum baru picu tantangan baru

Kepada DW, mantan ketua Komisi Pendidikan Tinggi Pakistan, Tariq Banuri, mengaku khawatir bahwa SNC justru akan semakin “membingungkan” sistem pendidikan di negara itu.

Kurangnya keterwakilan perempuan, agama minoritas dan keragaman budaya menimbulkan risiko bagi terciptanya lebih banyak perpecahan daripada menjembatani perbedaan, kata Banuri menambahkan.

“Kita mempertaruhkan generasi lain yang tidak dapat mempertanyakan pembelajaran mereka. Ini adalah masalah berbahaya yang kita hadapi,” ujarnya.

“SNC harusnya mempromosikan kreativitas dan pemikiran kritis tetapi kurikulumnya tidak hanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi juga tidak berkualitas untuk menghasilkan generasi pemikir bebas dan innovator,” tambahnya.

Banuri mengatakan siswa yang memiliki privilese lebih akan dapat mengimbangi ajaran konservatif dengan suplemen yang lebih analitis, tetapi siswa yang kurang beruntung akan terus menderita dari pendidikan seperti itu. Inilah yang akan menjadi tantangan bagi SNC yang cita-citanya dimuat dalam sebuah slogan, “Satu Bangsa, Satu Kurikulum.”

Tidak hanya muncul dari masyarakat, penolakan terhadap SNC juga muncul dari pemerintah lokal. Tepatnya dari provinsi selatan Sindh yang menyebut SNC “kurang terencana” dan “seksis.”

Nasir Hussain Shah, menteri provinsi untuk pemerintah daerah di sana menuliskan cuitan: “Kami menolak SNC ini karena pesan yang dibawanya bagi pemuda negara kita. Sampul ini memberikan pesan yang salah dengan menempatkan ibu dan anak perempuan di lantai. Kita seharusnya mengajarkan kepada generasi masa depan bahwa perempuan adalah mahkota dari masyarakat kita.”

gtp/hp