Calon Presiden Ikhwanul Muslimin Akan Terapkan Syariah

Khairat al-Shater yang pencalonannya oleh Ikhwanul Muslimin mengejutkan banyak kalangan di negara itu mengatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam sebagai "tujuan pertama sekaligus terakhir".

Kandidat presiden kelompok Islamis itu telah mengundurkan diri dari jabatan wakil pimpinan di Ikhwanul Muslimin agar bisa ikut maju dalam pemilihan presiden bulan Mei mendatang. Sebagaimana dikutip kelompok tanki pemikiran Legal Authority for Rights and Reform, Shater mengatakan ia akan membentuk kelompok ahli untuk mendukung parlemen menegakkan hukum Islam.

Ketika ditanya, seorang petinggi senior di tim kampanye Shater tidak membantah pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Shater mempunyai pandangan yang sama dengan sayap Ikhwanul Muslimin yakni Partai Kebebasan dan Keadilan FJP.

Partai FJP selama ini menyerukan gagasan negara “Islami, konsitusional dan demokratis”, sambil menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan sebuah negara teokrasi yang dipimpin oleh pemuka agama. Ikhwanul Muslimin mendukung pembentukan negara Islam dengan cara yang damai. Hingga kini, Shater masih belum bersedia memberikan wawancara terkait rencana dia jika terpilih sebagai presiden baru Mesir.

Namun petinggi tim kampanyenya mengatakan bahwa, jika terpilih, Shater akan memprioritaskan “kebangkitan ekonomi dan pembangunan institusi demokrasi". Petinggi yang tidak bersedia disebutkan namanya itu menambahkan bahwa Shater berkomitmen mendukung pasal 2 konstitusi yang telah disepakati semua rakyat Mesir. Pasal itu menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam adalah sumber utama perundangan-undangan.

Tak ada Interpretasi Tunggal Syariat Islam

Selama ini kelompok minoritas Kristen Koptik, merasa cemas dengan bertambah kuatnya posisi para Islamis di negara itu. Tak hanya kelompok agama minoritas, kalangan sekuler dan liberal juga cemas dengan perkembangan di negara yang baru menjalani transisi demokrasi tersebut.

Para ulama mainstream yang mendukung hukum syariah termasuk yang mengatur hukum potong tangan untuk pencuri dan hukum rajam bagi pelaku perzinahan, telah menawarkan perlindungan kepada kelompok minoritas seperti Kristen dan Yahudi. Dalam kampanye, Shater juga berjanji menjamin hak-hak kelompok minoritas.

Pencalonan Shater, yang pernah dipenjara ketika Husni Mubarak berkuasa dan baru dibebaskan ketika diktator itu tumbang, telah menciptakan keretakan yang jarang terjadi di tubuh kelompok Islamis. Sementara kelompok liberal juga menuduh para Islamis sedang mencoba memonopoli kekuasaan. Ikhwanul Muslimin kini sedang mencoba melobi calon presiden dari kelompok Islamis lainnya untuk mundur dari pencalonan dan mendukung Shater.

Kelompok Islamis adalah kelompok yang paling banyak mengambil keuntungan dari revolusi yang awalnya digerakkan oleh anak-anak muda sekular Mesir. Partai Kebebasan dan Keadilan FJP kini mendominasi senat dan parlemen, dan menunjuk sebuah majelis konsituante yang diisi oleh sebagian besar kaum Islamis untuk mempersiapkan sebuah konstitusi baru. Kelompok Kristen Koptik, lembaga pendidikan Al Azhar dan kaum liberal telah menarik diri dari majelis konstituante karena keberatan dengan dominasi kelompok Islamis.

Andy Budiman/ afp