Cina Ancam Balik Inggris Terkait Ekstradisi Hong Kong

Cina memperingatkan Inggris Selasa (21/07), terkait konsekuensi diplomatiknya, setelah pemerintah Inggris kemarin mengumumkan akan menangguhkan perjanjian ekstradisi Hong Kong. Langkah ini merupakan respons London terhadap undang-undang keamanan nasional Hong kong yang menuai kontroversi.

Laman resmi Kedutaan Besar Cina untuk Inggris, mengeluarkan pernyataan mengkritik langkah yang diambil pemerintah Inggris. Dan menyatakan lebih lanjut, akan menanggapi secara tegas hal-hal yang mengganggu urusan intrenal Cina. ”Pihak Inggris telah telah pergi lebih jauh ke arah yang salah,“ demikian pernyataan tersebut.

“Cina mendesak Inggris untuk segera berhenti ikut campur urusan internal Hong Kong yang merupakan bagian dari urusan pemerintah Cina,” kata pernyataan tersebut. ”Inggris akan menanggung konsekuensi jika tetap memaksa untuk menempuh jalan yang salah.“

Inggris jadi negara keempat setelah Kanada, Australia, dan Amerika Serikat yang menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan negara semi-otonom tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebut keputusan itu sebagai “respons yang masuk akal dan proporsional” terhadap “pelanggaran yang jelas dan serius” atas Deklarasi Bersama Cina-Inggris, merujuk ke undang-undang keamanan nasional Hong Kong.

Dalam deklarasi tersebut, Hong Kong dikembalikan Inggris ke pemerintah Cina di tahun 1997 dengan syarat Hong Kong sebagai negara semi-otonom. ”Penerapan undang-undang keamanan nasional yang baru, telah mengubah asumsi utama yang mengatur perjanjian ektradisi kami dengan Hong kong,“ ujar Raab.

Ketegangan Cina-Inggris meningkat

Cina pada akhir Mei meloloskan undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong dan membidik aksi pro demokrasi, menempatkannya serupa dengan tindak subversi, terorisme dan pengkhianatan negara. Langkah itu diambil setelah selama lebih dari setahun protes pro-demokrasi dan anti-pemerintah Cina melanda kota Hong Kong.

Langkah London itu semakin meningkatkan ketegangan antara Cina dan Inggris. Sebelumnya Inggris membuat marah Cina dengan menawari warga Hong Kong untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Inggris, sebagai respons terhadap undang-undang keamanan nasional dari Beijing.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pekan lalu  memerintahkan agar menghapus sepenuhnya peralatan Huawei Technologies dari jaringan 5G Inggris pada akhir tahun 2027. Ia mengatakan bahwa Cina dapat menggunakannya untuk memata-matai negara-negara barat, namun pihak Huawei membantah tuduhan tersebut.

Johnson juga mengatakan bahwa pihaknya ingin mengambil langkah tegas terkait masalah-masalah yang ada, namun tetap menjaga keseimbangan.

“Saya tidak akan berdiri di posisi seorang sinofobia yang menyebalkan pada setiap masalah, seorang yang otomatis anti-Cina,” tutur Johnson. “Anda harus mengambil langkah yang terukur dan kami akan tegas terhadap hal-hal tertentu namun tetap akan terus terlibat dalam tema ini.“

rap/as (AFP, Reuters)