Cina Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Saudi Gagal

Cina dan Arab Saudi awalnya bersaing memperebutkan lima kursi anggota Dewan HAM. Namun dari 193 anggota PBB, hanya 90 yang mendukung Saudi, sementara 169 negara memilih Pakistan, 164 negara untuk Uzbekistan, 150 untuk Nepal dan Cina mendapat 139 suara.

Arab Saudi banyak dikritik, lantaran dianggap membungkam pegiat HAM, oposisi atau aktivis hak perempuan. Selain itu Riyadh juga dinilai enggan mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM lama, seperti pembunuhan terhadap wartawan Washington Post, Jamal Kashoggi, di Istanbul, Turki, 2018 silam.

Sarah Leah Whitson, Direktur Eksekutif Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang, yang ikut mensponsori Kashoggi, mengatakan pewaris tahta kerajaan, Pangeran Mohammed bin Salman, menghabiskan ratusan juta Dollar AS untuk memoles citranya, "supaya menutupi pelanggaran kejam ini, dan dunia internasional mempercayainya."

"Kecuali Arab Saudi menjalankan reformasi menyeluruh untuk membebaskan tahanan politik, mengakhiri perang di Yaman dan mengizinkan partisipasi politik untuk warga biasa, negara ini akan tetap menjadi paria di tatanan dunia."

Menurut aturan PBB, kursi keanggotaan di Dewan HAM yang berjumlah 47, dialokasikan untuk memastikan keterwakilan semua satuan geografis di dunia. Asia Pasifik misalnya mendapat 13 kursi, sementara Eropa Timur hanya enam kursi. Menurut aturan ini pula Rusia dan Kuba dipilih tanpa melalui persaingan.

Saat ini empat negara dipastikan memenangkan jatah kursi untuk Afrika: Pantai Gading, Malawi, Gabun dan Senegal. Sementara untuk Amerika Latin dan Karibia: Meksiko, Kuba dan Bolivia mendapat tiga kursi terakhir. Adapun untuk Eropa Barat, dua kursi yang tersisa akan diisi oleh Prancis dan Inggris.

Pengaruh Cina di Dewan HAM

"Kegagalan Arab Saudi memenangkan keanggotaan Dewan HAM PBB adalah peringatan yang positif, betapa pemilihan PBB membutuhkan lebih banyak kompetisi," kata Direktur PBB untuk Human Rights Watch, Louis Charbonneau, setelah hasil pemungutan suara diumumkan.

"Seandainya ada lebih banyak kandidat, Cina, Kuba dan Rusia bisa jadi kalah juga," imbuhnya. "Tapi, negara-negara yang tak layak masuk ini tidak akan mampu mencegah dewan menyoroti pelanggaran HAM dan mengkampanyekan hak korban. Faktanya, dengan menjadi anggota Dewan HAM, negara-negara ini akan tepat berada di bawah sorotan dunia, " tambah Charbonneau.

Namun masuknya Cina dikhawatirkan akan membuka pintu bagi pengaruh Beijing terhadap kinerja Dewan HAM. Pada 26 Juni silam, sebanyak 50 pakar PBB menerbitkan memo yang mendesak Dewan HAM agar mengambil "langkah-langkah konkrit untuk melindungi kebebasan dasar di Cina," terutama dalam pelanggaran HAM di Hong Kong, Tibet dan terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Dari empat negara yang merebut jatah kursi untuk kawasan Asia Pasifik, Cina mendapat suara paling rendah, 139 dibandingkan 180 suara saat terpilih pada 2016 silam. 

Jurubicara Dewan HAM PBB, Rolando Gomez, mengatakan anggota baru akan memulai masa jabatan selama tiga tahun pada Januari 2021 mendatang. Sebanyak 119 negara dari 193 anggota PBB sudah pernah menjadi anggota Dewan HAM. Hal itu, kata Gomez, menunjukkan bahwa keragaman negara anggota memberikan "legitimasi terhadap dewan untuk membahas pelanggaran HAM di berbagai negara."

"Jika sebuah negara berpikir bisa menutup pelanggaran HAM atau melarikan diri dari kritik dengan menjadi anggota Dewan HAM, maka mereka keliru," pungkas Gomez.

rzn/as (ap, rtr)