Cina Jatuhkan Sanksi terhadap 28 Pejabat AS Era Trump
21 Januari 2021
Cina pada Rabu (20/1) mengumumkan sanksi terhadap 28 pejabat Amerika Serikat (AS) yang berafiliasi dengan mantan presiden AS Donald Trump. Salah satu pejabat yang dikenakan sanksi adalah mantan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, demikian menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina.
Cina mengeluarkan sanksi sebagai respons terhadap pejabat AS yang dinilai “mencampuri urusan dalam negeri Cina, merusak kepentingan Cina, menyinggung rakyat Cina, dan secara serius mengganggu hubungan Cina-AS,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pompeo sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa tindakan Cina terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, yang berada di barat laut Cina, adalah “genosida” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Merespons hal tersebut, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying dalam sebuah jumpa pers mengatakan bahwa “Pompeo telah membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan (pernyataan) itu lagi-lagi hanyalah sebuah kebohongan besar.”
“Politisi AS ini terkenal karena kerap berbohong dan curang, menjadikan dirinya bahan tertawaan semacam badut,” tambah Chunying merujuk kepada Pompeo.
Cina telah berulang kali membantah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang, meskipun ada bukti ekstensif dari PBB yang menyebut hampir satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp penahanan.
Apa saja sanksi yang diberikan?
Sanski tersebut melarang 28 pejabat AS dan anggota keluarga dekat mereka memasuki wilayah Cina dan melakukan bisnis dengan institusi Cina.
Para pejabat yang terkena sanksi di antaranya mantan Kepala Perdagangan Peter Navarro, mantan Penasihat Keamanan Nasional Robert O’Brien dan John Bolton, mantan Menteri Kesehatan Alex Azar, mantan Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft, dan Steve Bannon yang merupakan mantan penasehat Trump.
Merespons sanksi Cina, John Bolton, yang telah menjadi kritikus Trump sejak ia meninggalkan jabatannya pada 2019, mengatakan di Twitter bahwa dia “menerima pengakuan bergengsi ini”.
Cina berharap adanya upaya ‘saling menghormati’ dari pemerintahan baru AS
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina berharap bahwa “pemerintahan baru akan bekerja sama dengan Cina dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan benar, dan juga melakukan lebih banyak kerja sama yang sama-sama menguntungkan di lebih banyak sektor.”
“Kami berharap pemerintahan baru AS dapat berpikiran dingin dan memiliki penilaian yang masuk akal atas masalah Xinjiang, di antara masalah lainnya,” kata Chunying kepada wartawan.
Meski begitu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Presiden AS Joe Biden menggambarkan sanksi Cina tersebut sebagai tindakan yang “tidak produktif dan sinis,” demikian seperti dilaporkan Reuters.
Antony Blinken, Menteri Luar Negeri yang ditunjuk Biden juga setuju dengan pernyataan Pompeo. Biden juga mengisyaratkan sikap serupa seperti pendahulunya atas masalah di Cina.
Sebelum era Trump, AS telah memberikan sanksi kepada Cina atas pelanggaran HAM di Hong Kong dan Taiwan. Hubungan kedua negara menyaksikan lebih banyak ketegangan selama kepresidenan Trump.
gtp/pkp (dpa, Reuters)