Cina, Rusia Desak Pelonggaran Sanksi Korea Utara

Cina dan Rusia menyerukan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara, menurut rancangan resolusi yang diedarkan kepada anggota dewan dan dikutip oleh media pada Selasa (02/11).

Korea Utara saat ini berada di bawah sanksi internasional yang bertujuan membatasi senjata nuklir dan program rudal balistiknya.

Apa yang diketahui tentang draf resolusi?

Cina dan Rusia mengatakan, mereka ingin "meningkatkan kualitas hidup" warga sipil Korea Utara dengan mencabut pembatasan perdagangan pada produk pertanian, makanan laut, tekstil, dan produk minyak.

Korea Utara mengalami kekurangan bahan pangan dan pasokan medis yang parah di tengah isolasi, sanksi internasional dan panen yang buruk karena topan besar tahun lalu.

Proposal tersebut termasuk mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri dan membebaskan proyek kerja sama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi.

Dewan juga akan mengakui "situasi sulit ekonomi dan mata pencaharian DPRK (nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea) dalam beberapa tahun terakhir, menggarisbawahi perlunya menghormati masalah keamanan yang sah dari DPRK, dan memastikan kesejahteraan, martabat yang melekat, dan hak-hak rakyat di DPRK."

Ini menegaskan kembali bahwa resolusi PBB "tidak dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi kemanusiaan yang merugikan" dan mencatat "dampak serius dari sanksi dan pandemi COVID-19" di dalam negeri. 

Peluang kecil untuk diloloskan

Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba rudal dalam beberapa bulan terakhir, dan ini meningkatkan kekhawatiran di negara tetangga Kore Selatan dan di antara sekutu Baratnya.

Dengan meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan AS, Dewan Keamanan kemungkinan tidak akan menyetujui rancangan resolusi yang diajukan Cina dan Rusia tersebut.

Sebuah resolusi DK PBB membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh anggota tetap dewan, yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan AS.

DK PBB pertama kali memberlakukan pembatasan pada Pyongyang pada 2006 setelah uji coba nuklir pertama Korea Utara. Sanksi itu kemudian dibuat lebih keras karena Korea Utara melakukan tes lebih lanjut selama bertahun-tahun.

Pada 2019, Rusia dan Cina mengedarkan rancangan resolusi serupa yang menghadapi tentangan keras oleh anggota dewan Barat dan tidak pernah secara resmi diajukan untuk pemungutan suara.

pkp/as (AP, dpa, Reuters)