Cina Upayakan “Penyatuan Kembali Secara Damai” dengan Taiwan

Cina bersedia melakukan "upaya maksimal” untuk "penyatuan kembali secara damai” dengan Taiwan, kata seorang juru bicara pemerintah Cina pada Rabu (21/9), setelah berminggu-minggu manuver militer dan latihan perang oleh Beijing dekat pulau itu.

Cina sejak dulu mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, sekalipun Taiwan memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih secara demokratis. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Cina dan mengatakan, hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka. Cina telah melakukan latihan militer di dekat Taiwan sejak awal bulan lalu. Sebelumnya, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei, dan menyulut kemarahan Cina, yang menembakkan rudal ke perairan dekat Taiwan.

Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Cina, mengatakan pada konferensi pers di Beijing menjelang Kongres Partai Komunis, bahwa Cina bersedia melakukan upaya terbesar untuk mencapai "penyatuan kembali secara damai”. Kongres Partai Komunis Cina yang digelar sekali dalam lima tahun akan berlangsung bulan depan.

Cina tetap mengklaim Taiwan sebagai provinsinya

"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali," kata Ma Xiaoguang. Tekad Cina untuk melindungi wilayahnya tidak tergoyahkan, tambahnya. Cina telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan, mirip dengan formula yang berlaku di Hong Kong, saat pulau itu dikembalikan oleh Inggris kepada Cina pada 1997. Tapi perkembangan di Hong Kong kemudian ternyata sama dengan yang terjadi di Cina daratan. Beijing memberlakukan sistem yang sangat represif, menangkapi oposisi serta menindas segala bentuk protes dan kebebasan berpendapat.

Ma Xiaoguang mengatakan Taiwan dapat memiliki "sistem sosial yang berbeda dari daratan" yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi itu "di bawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan".

Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu, menurut jajak pendapat, terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020 setelah kota itu diguncang protes anti-Beijing.

Cina juga selalu menunjukkan kekuatan militernya untuk menekan Taiwan, dan pada tahun 2005 mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan, jika negara pulau itu secara resmi menuntut pengakuan internasional dan mengukuhkan pemisahan diri dari Cina daratan. Hingga kini, kebanyakan negara, termasuk Indonesia, tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat karena takut ancaman Cina.

Taiwan tolak klaim kedaulatan Cina

Cina telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat tahun 2016, karena menganggap dia seorang "separatis". Tsai-Ing-wen telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. Sementara, pendahulu Tsai Ing-wen, Ma Ying-jeou, pernah mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Cina Xi Jinping di Singapura tahun 2015.

Qiu Kaiming, kepala departemen penelitian di Kantor Kerja Taiwan, mengatakan pertemuan X jionping dan-Ma Ying-jeou menunjukkan adanya "fleksibilitas strategis" soal Taiwan. Itu "menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang Cina di kedua sisi Selat benar-benar bijaksana dan cukup mampu memecahkan masalah mereka sendiri", tambahnya.

Pemerintah Taiwan menegaskan, karena pulau itu tidak pernah diperintah oleh Republik Rakyat Cina, maka klaim kedaulatan Cina atas Taiwan tidak berlaku. hp/yf (rtr, ap)