Kominfo Jelaskan Alasan Tak Take Down 96 Hoax Pemilu

Budi menjelaskan alasan pihaknya cuma memberi stempel hoax dan tak melakukan take down.

"(Sebanyak) 96 itu sudah kita stempelin hoax. Biarin aja masyarakat menilai karena kami diskusi nggak usah di-take down, nggak usah diblokir. Stempelin hoax saja biar masyarakat menilai sendiri," kata Budi Arie kepada wartawan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Dia menjelaskan mengapa hal tersebut dilakukan. Dia mengatakan ruang digital merupakan salah satu sarana baru untuk menumbuhkan kualitas demokrasi.

"Karena gini lho, ruang digital ini kan juga sarana baru untuk kita menjaga dan merawat menumbuhkan kualitas demokrasi. Karena itu juga kita tetap membiarkan, memberikan ruang di masyarakat untuk bersuara, menyampaikan aspirasi, karena ini kan 5 tahun sekali Pemilu itu," ujarnya.

Take down hoax berpoteni picu kerusuhan

Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan mengatakan konten hoax tersebut cuma distempel setelah pihaknya melakukan analisis. Dia mengatakan konten yang dianggap hanya disinformasi dan tak berpotensi memicu kerusuhan hanya diberi stempel hoax.

"Kalau itu berpotensi tidak membuat kerusuhan, itu pasti kita stempel hoax. Potensi ini maksudnya ada analisanya, ada gerakannya," jelasnya.

Semuel memberikan contoh terkait kerusuhan di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Dia mengatakan pihaknya telah menghapus hoax yang berpotensi mengadu domba.

"Contohnya umpamanya hoax yang barusan saja terjadi kerusuhan di Bitung. Hoax-nya kami berantas. Begitu hoax yang mengadu domba, kami tidak ada keraguan untuk menindaknya, kita take down, bahkan ada beberapa tadi sudah polisi mengenali siapa pelaku-pelakunya untuk ditindak hukum," ungkapnya.

"Kalau hanya hoax saja hanya disinformasi kita jelaskan. Tapi kalau hoax ingin memancing atau ingin bermain di kolam keruh ini kita tidak akan tolerir dan akan kita tindak tegas," tambahnya.

Diawasi bersama Bawaslu dan Siber Polri

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk mengawasi ruang digital di masa kampanye Pemilu 2024. Dalam komitmen ini, Kominfo juga menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Siber Polri.

Dalam konferensi pers oleh Kominfo, Bawaslu dan Siber Polri di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023), Menkominfo Budi Arie Setiadi menerangkan bahwa Kominfo beserta Bawaslu dan Polri berkomitmen untuk mengawasi ruang digital selama masa pemilu dalam beberapa bentuk pengawasan.

"Bentuk pengawasan ruang digital yang akan dilakukan adalah pengawasan konten internet, membentuk satuan tugas pengawasan dan penindakan konten serta menyusun materi edukasi perwujudan pemilu damai," jelas Budi Arie.

Ini fokus penindakannya

Ia juga menjelaskan bahwa yang menjadi fokus penindakan di ruang digital selama masa kampanye Pemilu 2024 adalah hoax, ujaran kebencian, dan konten yang merendahkan derajat manusia.

"Kita fokus menindak hoax atau kabar bohong, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain di ruang digital, kami takedown," tambah Budi Arie.

Langkah ini disambut baik oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Polri, Kombes Pol Dani Kustoni. Ia menerangkan bahwa Polri akan mendukung langkah Kominfo dalam pengawasan ruang digital di masa kampanye Pemilu 2023.

"Kami menyambut baik sinergitas yang digagas pak menteri, kami akan mendukung, men-support," ungkapnya.

Sedangkan Lolly Suhenty, anggota Bawaslu juga menjelaskan bahwa tantangan utama ruang digital di masa kampanye Pemilu 2024 adalah disinformasi.

"Sekarang hak publik mendapat informasi mengenai pemilu di ruang digital sudah mulai, tantangannya disinformasi di ruang digital, Maka dari itu kami bersinergi dengan Kominfo dan Polri," terang Lolly.

Dalam komitmen untuk menjaga kedamaian di ruang digital, Budi Arie juga menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat penting. "Kami mohon masyarakat juga mendukung," ujarnya.

 

Jangan lewatkan konten-konten eksklusif yang kami pilih setiap Rabu untuk kamu. Daftarkan e-mail kamu untuk berlangganan Newsletter mingguan Wednesday Bite.

Baca artikelDetikNews

Kampanye Dimulai, Kominfo Awasi Ruang Digital Bareng Polri dan BawasluSelengkapnyaCuma Beri Stempel, Kominfo Jelaskan Alasan Tak Take Down 96 Hoax Pemilu