1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Sosial

Dana Hibah UE untuk Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia

14 Juli 2020

Perjanjian hibah senilai € 5,3 juta antara LSM Eropa dan LSM Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk penanganan COVID-19. Salah satu LSM yang terlibat, CISDI, akan berfokus pada emergency response di lima provinsi.

https://p.dw.com/p/3fICd
Symbolbild  EU-Wiederaufbaufonds
Foto: Imago Images/C. Ohde

Uni Eropa telah menandatangani tiga perjanjian hibah senilai € 5,3 juta atau setara Rp 86 miliar dengan LSM Eropa dan mitra LSM Indonesia untuk membantu Indonesia mengatasi wabah COVID-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Tiga LSM Eropa, yakni Stichting World Vision Nederland, Asosiasi Federasi Handicap International, dan Stichting Hivos bekerja sama dengan delapan LSM Indonesia, di antaranya Yayasan Wahana Visi Indonesia, Perkumpulan Relawan CIS Timor, Perkumpulan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Perkumpulan Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan), Perkumpulan Pamflet Generasi, Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA).

“Kami dengan bangga mengumumkan penandatanganan tiga perjanjian hibah baru melalui program dukungan bagi masyarakat sipil untuk mengatasi krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19 dan untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kami berharap bahwa aksi bersama dari LSM akan bermanfaat bagi lebih dari 2,9 juta warga Indonesia di 8 provinsi sasaran,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket.

Kepada DW, Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda menjelaskan terjalinnya kerjasama dengan EU sudah berjalan sejak April 2020 hingga akhirnya pada beberapa hari lalu tiga perjanjian hibah selesai ditandatangani.

“Ya, kemarin CISDI diajak Stichting Hivos sebagai lembaga utama yang membuat koalisi dengan beberapa NGO lain, yang salah satunya adalah CISDI,” jelas Olivia saat diwawancarai DW melalui sambungan telepon.

Skema pendanaan perjanjian hibah

Perjanjian hibah senilai Rp 86 milyar tidak lantas dibagikan secara rata ke delapan LSM di Indonesia, melainkan terbagi ke dalam tiga skema besar sesuai fokus proyek masing-masing.

Adapun skema pendanaan diakui Olivia, dilakukan sama seperti pendanaan hibah pada umumnya.

“Jadi sebenarnya pendanaan yang kemarin di berita, Rp 86 milyar itu untuk tiga skema. Ada yang dibawahi Stichting World Vision Nederland, Asosiasi Federasi Handicap International, dan Stichting Hivos. Kalau CISDI sendiri dibawahi Hivos bersama empat LSM lain, yaitu Perkumpulan Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan), Perkumpulan Pamflet Generasi, Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA),” kata Olivia. 

Indonesien Jakarta | Direktorin CISDI | Olivia Herlinda
Foto: privat

“Untuk CISDI sendiri besarannya € 450 ribu (sekitar Rp 7,4 milyar) dan akan mengerjakan proyek berkaitan emergency response, dengan fokus public health, penguatan puskesmas dan masyarakat, gugus tugas di daerah, fokus pencegahan, dan penanganan COVID-19,” tambahnya.

Olivia menjelaskan surveilans kesehatan ini menitikberatkan pada kampanye di tingkat pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Bentuk kegiatan dari proyek yang akan mulai berjalan pada Agustus 2020 ini akan mencakup pelatihan, pendampingan, penguatan untuk tes, pelacakan kontak dari para pasien, isolasi, kampanye public awareness, pelatihan pembuatan alat pelindung diri (APD), dan sanitasi dasar.

“Jadi memang target utamanya adalah masyarakat kelompok populasi rentan yang berisiko tinggi dan kelompok-kelompok marjinal, memastikan mereka mendapatkan akses kesehatan,” papar Olivia.

CISDI akan melaksanakan proyek mengatasi wabah COVID-19 di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, NTB, dan Sulawesi Selatan dengan fokus dua kecamatan dan tiga desa di tiap provinsi. (ha/hp)