Delegasi Bundestag: Jerman Tidak Kirim Senjata ke Taiwan

Hal itu disampaikan pimpinan delegasi parlemen Jerman Marie-Agnes Strack-Zimmermann pada konferensi pers di Taipei hari Rabu (11/1).

"Situasi di sini berbeda. Peran kami di sini secara militer lebih kecil. Ini masalah ekonomi," jelasnya. Marie-Agnes Strack-Zimmermann dari Partai Liberaldemokrat FDP adalah ketua Komisi Pertahanan di parlemen Jerman, Bundestag. FDP saat ini bersama Partai Hijau masuk dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Sosialdemokrat SPD.

Taiwan sejak beberapa waktu lalu menghadapi tekanan yang meningkat dari Cina, yang menegaskan ambisi militer, politik, dan ekonominya atas negara pulau itu.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann mengatakan pada konferensi pers di Taipei, Jerman telah bermurah hati mengirimkan senjata ke Ukraina, tetapi tidak demikian halnya dengan Taiwan.

"Tidak ada pertanyaan untuk mengirim senjata ke Taiwan. Itu bukan masalahnya," kata Marie-Agnes Strack-Zimmermann, menambahkan bahwa mereka berbicara dengan politisi dan orang-orang di Taiwan "dan permintaannya bukanlah 'tolong Jerman kirimkan senjata kepada kami.‘"

Kunjungi Taiwan di tengah ketegangan

Militer Taiwan sebagian besar dilengkapi dengan senjata modern buatan dalam negeri maupun buatan Amerika Serikat. Prancis sebelumnya juga menjual jet tempur dan kapal perang ke Taiwan.

Pada pertemuan hari Selasa (10/1), Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berterima kasih kepada Jerman atas dukungannya setelah berbicara dengan delegasi anggota parlemen Jerman yang berkunjung ke negaranya.

"Saat ini, menghadapi ekspansionisme otoriter, demokrasi harus berdiri bersama menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi,” kata Tsai Ing-wen.

Delegasi parlementer dari Jerman dipimpin oleh ketua komisi pertahanan di Bundestagm Maria-Agnes Strack-Zimmermann, dan wakil ketua FDP, Johannes Vogel.

Cina gelar manuver militer

Cina mengecam keras kunjungan empat hari delegasi anggota parlemen Jerman ke Taipei. Rombongan delegasi Jerman tiba hari Senin (9/1) dan sebelumnya sudah menyulut reaksi Cina yang menggelar manuver militer besar-besaran di sekitar Taiwan.

Cina menganggap Taiwan, yang sejak 1949 memiliki pemerintahan independen dan diperintah secara demokratis, sebagai bagian dari wilayahnya.

Beijing menegaskan, kebijakan "Satu Cina" adalah dasar politik bagi hubungan bilateral antara Cina dan mitra-mitranya, termasuk Jerman.

Hingga kini, hanya beberapa negara di Afrika dan Amerika Selatan yang mengakui kedaulatan Taiwan. Sedangkan sebagian besar pemerintahan, termasuk AS, Jerman dan Indonesia, tidak mengakui Taiwan sebagai negara independen karena takut reaksi dari Cina.

hp/pkp (dpa, AFP, AP Reuters)