Demokrasi di Hungaria Terancam

Demonstrasi, aksi protes dari oposisi demokratis Hongaria, kritik dari luar negeri, dan yang terakhir, Presiden Komisi Uni Eropa, Jose Manuel Barroso bahkan menelpon Perdana Menteri Viktor Orbán. Tekanan terhadap penguasa Hongaria itu sangat besar, tapi semuanya ini tidak ada hasilnya. Dengan mayoritas dua pertiga, parlemen Hungaria mengesahkan perubahan konstitusi negara itu. Dengan demikian, wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) juga ikut terpangkas. Lembaga hukum yang sebelumnya mandiri itu kini berada di bawah pemerintahan konservatif kanan yang dipimpin oleh Viktor Orbán.

Pemangkasan hak-hak dasar

Amandemen konstitusi yang keempat ini merupakan tambahan bagi konstitusi baru yang diberlakukan awal 2012 lalu. Semua keputusan MK sejak 2012 dinyatakan tidak lagi berlaku. Selain itu, lembaga hukum tertinggi ini tidak boleh lagi melakukan perubahan isi konstitusi, melainkan hanya masalah-masalah formalnya saja. Keputusan lainnya menentukan bahwa presiden Lembaga Pengadilan Nasional dapat menentukan kasus mana yang akan ditangani oleh pengadilan mana. Presiden lembaga ini adalah seorang politisi perempuan yang loyal kepada Orbán dan langsung ditunjuk olehnya. Perubahan baru ini juga dikritik tegas oleh Komisi Uni Eropa. Hungaria adalah anggota dari UE.

Selain itu parlemen juga dapat melarang warga Hungaria yang mendapat bantuan pemerintah dalam masa studinya selama beberapa tahun untuk bepergian. Ketetapan lainnya mengangkat UU tertentu ke level konstitusi, padahal UU tersebut sebelumnya sudah dijegal oleh MK. UU itu antara lain mencakup pembagian semena-mena status gereja melalui mayoritas pemerintah di parlemen dan larangan iklan pemilu pada TV swasta. Tunawisma secara umum dianggap sebagai kriminal.

Dalam pernyataan bersama dari Presiden Komisi UE Jose Manuel Barosso dan Sekjen Dewan Eropa, Thorbjorn Jagland tercantum bahwa perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait hukum kenegaraan Hungaria. Pakar konstitusi Dewan Eropa dan Komisi UE akan mengkaji amandemen tersebut. Seorang jurubicara Komisi telah mengumumkan akan mengajukan proses terhadap pemerintah Hungaria atas dugaan pelanggaran perjanjian sebagai anggota UE.

Merkel diharapkan mengeluarkan pernyataan tegas:

Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle menuntut Hungaria untuk menaati nilai-nilai dasar Eropa. "Yang dipersoalkan di sini tidak hanya mengenai isu konstitusi dan hak-hak yang tercantum di atas kertas, karena semuanya ini juga harus dilaksanakan dalam keseharian," tegas Westerwelle. Akhir pekan lalu ribuan warga Hungaria melakukan aksi protes terhadap amandemen konstitusi itu dan menuntut Presiden Janos Ader untuk menggunakan hak vetonya menentang reformasi konstitusi.

Selasa ini (12/3) Ader akan diterima Kanselir Jerman, Angela Merkel di Berlin, Jerman. Pemimpin oposisi dari partai SPD dan fraksi Partai Hijau, Frank-Walter Steinmeier dan Jürgen Trittin menuntut Angela Merkel untuk menggunakan "kata-kata yang jelas". Trittin mengatakan, "Pelanggaran hukum negara di tengah-tengah masyarakat Uni Eropa tidak boleh dibiarkan begitu saja." Bila pemerintah Hungaria tetap tidak menaati, harus diperiksa, apakah Komisi UE mengajukan proses atas pelanggaran perjanjian UE, tambahnya. Sementara Steinmeier menuntut agar "sikap luar biasa" dari Orban dimasukkan ke dalam agenda KTT UE mendatang.

CSF/HP (dpa, rtr)