Dewan Keamanan Kembali Desak Resolusi Suriah

Semula para menteri luar negeri Dewan Keamanan PBB hendak bersidang untuk merayakan setahun "musim semi di dunia Arab". Tapi kini juga ditunjukkan sebagai tahun kegagalan dalam tema krisis di Suriah. Rusia dan Cina tetap bersikeras pada sikapnya mendukung rezim dari presiden Bashar al Assad.

Setahun setelah pecahnya aksi kekerasan berdarah di Suriah, semua negara anggota Dewan Keamanan menuntut diakhirinya pembunuhan. Dalam sidang di New York Senin (12/3) semua negara menuntut segera dihentikannya pertempuran.

PBB, negara-negara barat dan dunia Arab secara senada menuduh presiden Bashar al Assad bertanggung jawab atas tewasnya sekitar 8.000 warga Suriah. Sementara Rusia dan Cina tetap melindungi rezim di Damaskus.

Masyarakat internasional harus bertindak

Sekretaris jenderal PBB, Ban Ki Moon menegaskan di New York, Senin (12/3), masyarakat internasional harus segera bertindak. "Pemerintah Suriah gagal mengemban tanggung jawabnya, untuk melindungi rakyatnya sendiri. Dan aksi memuakkan itu terus berlangsung", tegas Ban.

Sedangkan menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengatakan, merupakan sinisme luar biasa, bahwa rezim ini justru memulai ofensiv militer baru, pada saat utusan Liga Arab, mantan sekjen PBB Kofi Annan tiba di Damaskus. "Lima pekan lalu dewan ini bahkan tidak memiliki kemampuan, menunjukkan permufakatan untuk mengecam aksi kekerasan mengerikan itu", kata Clinton menyindir veto yang diajukan Rusia dan Cina saat itu.

Menlu Jerman, Guido Westerwelle menuduh Dewan Keamanan gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam krisis Suriah. "Banyak waktu terbuang percuma. Saya menuntut Rusia dan Cina sebagai anggota tetap, agar memungkinkan dewan ini aktif kembali", ujar Westerwelle.

Rusia dan Cina tetap lindungi rezim Suriah

Menteri luar negeri Rusia, Sergej Lavrov mengakui, memang tidak diragukan lagi, pemerintah Suriah mengemban tanggung jawab terbesar bagi aksi kekerasan. "Akan tetapi, kita jangan mengabaikan kenyataan, bahwa pemerintah Suriah bukan memerangi warga sipil tidak bersenjata, melainkan kelompok ekstrimis seperti teroris Al Qaida", papar Lavrov. Imbauan intervensi asing tidak akan banyak membantu.

Pada kenyataannya, juga tidak pernah terdapat tuntutan bagi sebuah intervensi dari luar. Rusia bersama Cina sudah tiga kali memveto rancangan resolusi untuk mengecam rezim di Suriah, yang samasekali tidak mengandung pasal sanksi apapun. Perwakilan Cina di PBB Senin (12/3) juga kembali menegaskan, Beijing tetap menolak setiap campur tangan dalam urusan dalam negeri Suriah.

Lebih jauh Lavrov bahkan menyatakan kekhawatirannya, resolusi semacam itu akan disalah gunakan, seperti kasus resolusi Libya. Disebutkan, saat itu hanya disepakati larangan terbang di kawasan udara Libya yang diawasi NATO. "Tapi NATO juga melancarkan serangan udara", ujar menlu Rusia itu.

Agus Setiawan (dpa,afp,dapd)