Trump Akan Umumkan Rencana Perdamainan Israel-Palestina
24 Januari 2020
Presiden AS Donald Trump mengatakan Kamis (23/01), dalam beberapa hari mendatang dia akan memaparkan rencana baru untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Trump mengundang para petinggi Israel ke Gedung Putih minggu depan, namun tidak ada wakil Palestina yang diundang.
Rencana perundingan baru itu disusun sebagian besar oleh menantu sekaligus penasihat utama Trump untuk kawasan Timur Tengah, Jared Kushner. Sebelumnya Amerika Serikat pernah menawarkan bantuan ekonomi sebesar US$ 50 miliar kepada Palestina, jika mendukung rencana perdamaian Trump. Namun para petinggi Palestina menolak.
"Ini rencana besar," kata Trump kepada wartawan dalam perjalanan menuju sebuah acara politik di Florida. "Ini adalah rencana yang benar-benar akan berhasil," tegasnya seraya menambahkan, bahwa Israel dan Palestina sama-sama menginginkan perdamaian.
Baca juga: Konflik Gaza: Israel Akhiri Perang dengan Jihad Islam
Sekutu bagi PM Netanyahu
Minggu depan, PM Israel Benjamin Netanyahu akan berkunjung ke Amerika Serikat. Wakil Presiden AS Mike Pence yang sedang berada di Israel juga mengundang para politisi saingan Netanyahu untuk datang ke Gedung Putih.
Kubu-kubu politik di Israel sedang bersaing dalam kampanye pemilihan umum yang akan dilaksanakan bulan Maret mendatang. Ini adalah pemilu ketiga dalam kurun waktu setahun, setelah di dua pemilu sebelumnya tidak ada pighak yang berhasil membentuk koalisi pemerinta.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini tengah didera skandal kasus korupsidan berusaha merebut simpati di panggung politik internasional. Netanyahu mengatakan dia telah menerima undangan dari Presiden Trump untuk mdatang ke Washington, sementara masih belum jelas apakah rivalnya Benny Gantz juga telah menerima undangan serupa.
Baca juga: PM Israel Benjamin Netanyahu Menang Pimpin Partai Likud
Palestina: 'Jangan lewati garis merah’
Donald Trump selama ini membela kepentingan Israel dalam konflik Timur Tengah, dan sempat membuyarkan harapan perundingan baru antara Israel dan Palestina, ketika memutuskan pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Pihak Palestina mengecam keras keputusan itu, karena status Yerusalem masih tidak jelas dan Palestina sejak dulu mengklaim Yerusalem akan menjadi ibukotanya jika telah merdeka.
Perundingan baru antara Israel dan Palestina juga makin sulit karena pemerintahan Netanyahu memutuskan untuk mengijinkan pemukiman baru di kawasan otonomi Palestina, yang melanggar ketentuan-ketentuan PBB. NamunAS membela posisi Netanyahu dan mengatakan, pemukiman Israel di Tepi Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional.
Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa tidak ada wakil Palestina yang diundang dalam pertemuan hari Selasa di Washington untuk membahas kelanjutan proses perdamaian Israel-Palestina.
"Kami telah berbicara dengan singkat. Tetapi kami akan berbicara kepada mereka dalam periode waktu tertentu," kata Trump. "Dan mereka memiliki banyak insentif untuk melakukannya. Saya yakin mereka, yang mungkin bereaksi negatif pada awalnya, menyadari ini sebenarnya sangat positif bagi mereka."
Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan: "Israel dan pemerintah AS jangan sampai melewati garis merah." Garis merah itu adalah kawasan Tepi Barat yang masih diduduki Israel. Palestina menuntut kawasan Tepi barat adlah teritorialnya, termasuk Yerusalem Timur yang nantinya akan dijadikan ibu kota.
rap/hp (dari berbagai sumber)