Duterte Terjunkan Militer Dalam Perang Narkoba

Presiden Rodrigo Duterte menolak memberlakukan darurat militer dan menegaskan dirinya tidak membutuhkan kewenangan tambahan. Namun begitu Duterte berniat menggunakan angkatan bersenjata Filipina dalam perang narkoba. Langkah tersebut diambil karena ia mengaku tidak bisa lagi mempercayai aparat kepolisian.

Pemerintah Filipina pada Senin (1/2) menangguhkan semua operasi anti narkoba menyusul skandal korupsi yang melibatkan kepala kepolisian Filipina Allan Purisima. "Saya akan mendeklarasikan perang narkoba sebagai ancaman keamanan nasional, jadi saya bisa meminta angkatan bersenjata untuk ikut membantu," kata Duterte dalam sebuah pidato di Davao.

Duterte mengatakan kepolisian dan Biro Investigasi Nasional tidak bisa diandalkan dan berjanji bakal melakukan "pembersihan" di kedua lembaga tersebut. Ia tidak merinci peran militer atau jumlah serdadu yang akan diturunkan dalam perang narkoba.

Sebanyak 7.600 orang tewas terbunuh sejak Duterte melancarkan perang narkoba tujuh bulan silam. Diantaranya sekitar 2.500 orang ditembak mati oleh kepolisian dalam operasi penggerebekan. Sementara sisanya diyakini tewas di tangah pembunuh bayaran yang bekerjasama dengan aparat keamanan.

Organisasi HAM, Human Rights Watch, mengritik rencana Duterte karena militer Filipina juga memiliki catatan pembunuhan di luar pengadilan, terutama di kawasan yang diduga sebagai markas kelompok pemberontak komunis. "Menggunakan tentara untuk tugas kepolisian meningkatkan risiko penggunaan tindak kekerasan berlebihan dan taktik militer," tulis HRW.

"Selain itu ada budaya impunitas yang mengakar di Filipina, terutama dalam kasus pelanggaran HAM oleh militer."

Duterte sebaliknya mengaku tidak peduli terhadap nasib bandar atau konsumen narkoba. "Saya akan membunuh lebih banyak untuk melenyapkan narkoba dan mengakhiri kampanye ini," ujarnya sembari menambahkan dirinya menganggap remeh permasalahan narkoba di Filipina. "Saya tadinya berpikir ini akan berakhir dalam enam bulan."

rzn/yf (rtr,ap)