Ethiopia di Ambang Perang Saudara 

Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, memerintahkan militer untuk melancarkan operasi keamanan di Tigray, menyusul serangan terhadap sebuah pangkalan militer di sana. Abiy menuduh pemerintah regional Tigray bertanggungjawab mendalangi serangan tersebut. "Garis merah terakhir sudah dilampaui,” kata dia. 

Serangan malam terhadap sebuah barak militer di Makele dilancarkan oleh kelompok separatis, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang bersenjata lengkap. Kelompok tersebut bermarkas di kawasan paling sensitif di Ethiopia, yakni kawasan perbatasan dengan Eritrea. Baru 2018 lalu kedua negara menjalin damai usai perang perbatasan yang panjang. 

Bagi PM Abiy Ahmed, TPLF telah meruntuhkan kesabaran pemerintah. “Kiamat sudah dekat,” ancam sang perdana menteri kepada kelompok pemberontak. 

Eskalasi kekerasan di Ethiopia memicu kekhawatiran wilayah berpenduduk paling padat kedua di Afrika itu akan kembali terseret ke dalam peperangan tak berkesudahan. Hal ini diyakini akan turut mengancam stabilitas keamanan di negeri jiran, termasuk Somalia dan Sudan. 

Betapa gentingnya situasi di tanduk Afrika bisa dilihat pada reaksi Amerika Serikat yang sempat memberikan peringatan di tengah sengitnya pemilihan umum kepresidenan. Dalam sebuah pernyataan pers, Kementerian Luar Negeri mendesak agar kedua pihak menyepakati “de-eskalasi” untuk mencegah perang terbuka. 

Perpecahan politik bayangi ketegangan antaretnis 

TPLF merupakan kekuatan dominan di dalam koalisi pemerintah Ethiopia, sebelum Abiy menjabat pada 2018. Dia melakukan langkah reformasi politik secara menyeluruh di Addis Abeba, yang meski mendatangkan nobel perdamaian, tapi ikut membuka perseteruan lama antaretnis di Ethiopia.  

TPLF, yang merasa dimarjinalkan oleh Abiy, akhirnya keluar dari koalisi pemerintah tahun lalu. Meski demikian, pemantau asing mewanti-wanti, kelompok tersebut tetap memiliki kekuatan militer yang tangguh. 

Atas dasar itu, Rabu (4/11), Ethiopia mendeklarasikan darurat nasional selama enam bulan di kawasan Tigray. Semua “aktivitas ilegal dan tindak kekerasan di dalam Negara Bagian Tigray mengancam konstitusi dan ketertiban, kedamaian dan keamanan penduduk, terutama mengancam kedaulatan negara,” kata sang perdana menteri. 

Sejauh ini TPLF masih bungkam menyusul langkah pemerintah mencabut sambungan telepon dan internet di seluruh kawasan, Stasiun televisi lokal melaporkan pemerintah juga menutup bandar udara dan menerjunkan Komando Utara Militer Ethiopia untuk menurunkan pemerintah Tigray.  

Namun kantor perdana menteri di Addis Abeba membantah laporan tersebut, “tidak benar,” tulis mereka kepada kantor berita AP. 

Negeri subur di timur Afrika itu sendirinya sedang disibukkan oleh konflik dengan Mesir seputar rencana pembangunan bendungan di sungai Nil. Kisruh berdarah antaretnis dan musim hama belalang yang mengancam ketersediaan pangan ikut menambah derita di tengah pandemi Covid-19. 

Kini Abiy menghadapi tantangan terbesar di masa pemerintahannya, tulis AP. 

Ketegangan berangsur meningkat setelah pemerintahan Tigray mengabaikan perintah pusat dan tetap menggelar pemilihan umum, September silam. TPLF mengancam setiap bentuk intervensi oleh pemerintah pusat akan ditanggapi sebagai “deklarasi perang.” 

Sebagai balasan pemerintah pusat memindahkan pengiriman dana anggaran, tidak lagi melewati pemerintah regional, melainkan langsung ke tingkat lokal. Langkah itu dikabarkan membuat berang petinggi TPLF. 

Eskalasi di kawasan rawan konflik 

“Perang ini adalah skenario paling buruk dari ketegangan yang terus mendidih,” kata WIlliam Davison, analis senior Ethiopia untuk wadah pemikir, International Crisis Group (ICG). “Mengingat kekuatan tempur Tigray yang kuat, konflik akan berlangsung lama dan menciptakan bencana.” 

PM Abiy bersikeras TPLF mendalangi serangan terhadap miiter dengan mempersenjatai milisi-milisi tak bertuan. “TPLF memilih mengobarkan perang,” tulis pemerintah pusat.  

“Perang tidak bisa dicegah oleh niat baik dan keputusan satu pihak saja,” lanjut pernyataan tersebut, menuduh TPLF “memaksa pemerintah melakukan konfrontasi militer.”  

Sejumlah pihak sudah mwanti-wanti terhadap meningkatknya ketegangan di Ethiopia dan dampaknya terhadap kawasan tanduk Afrika yang rawan konflik. Laporan Institut Perdamaian AS memprediksi fragmentasi Ethiopia “akan menjadi kasus keruntuhan negara terbesar di dalam sejarah modern.” 

“Krisis kemanusiaan dan keamanan di persimpangan antara Afrika dan Timur Tengah,” akan hadir “dalam skala yang melampaui konflik di Sudan Selatan, Sudan, Somalia dan Yaman.” Ironsinya, Abiy Ahmed dipilih sebagai penerima nobel perdamaian pada 2019 lalu lantaran jasanya mendamaikan kawasan itu. 

“Alternatifnya, mengingat perpecahan pahit dan multilevel di negara ini, adalah potensi perang yang akan menjadi bencana buat negara berpopulasi kedua terbesar di Afrika, dan akan mengirimkan gelombang kejut, dan pengungsi, ke negara tanduk Afrika lain, sebagaimana juga ke seluruh negara Laut Tengah,” tulis ICG. 

Hingga kini negara-negara jiran Ethiopia belum memberikan reaksi terhadap perkembangan sengit di Tigray. 

rzn/vlz (ap, rtr)