Gelombang Krisis Berpotensi Hambat Solusi Iklim

Ketika Forum Ekonomi Dunia (WEF) mewanti-wanti terhadap merosotnya kepercayaan publik kepada penyelenggara negara, Uni Emirat Arab justru menunjuk seorang pengusaha minyak sebagai direktur KTT Iklim COP28 tahun ini.

Penunjukkan Direktur Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan al-Jaber, pada Kamis (12/01), sontak mendulang kritik. Teresa Anderson dari organisasi iklim ActionAid misalnya, mengatakan "pemilihannya serupa menempatkan rubah untuk menjaga kandang ayam.”

Al-Jaber, yang berjanji akan bersikap "pragmatis” bertugas menyeimbangkan kepentingan banyak negara demi dekarbonisasi ekonomi. "Utusan khusus Iklim UEA itu bakal menghadapi dilema, antara mendorong kepentingan industri minyak dan impelentasi solusi iklim," kata Rachel Kyte, pakar iklim di Tufts University, Amerika Serikat.

Penujukkan al-Jaber dilakukan ketika solusi iklim kian menjauh, lapor Forum Ekonomi Dunia. Invasi Rusia ke Ukraina, krisis energi dan inflasi, serta membengkaknya utang di banyak negara berpotensi memperlambat penanggulangan krisis iklim di dunia. 

Glombang krisis

"Krisis yang datang bergelombang akan menciptakan situasi lingkungan yang sangat sulit bagi para pemimpin dunia,” kata Saadia Zahidi, Direktur WEF. Laporan tersebut dibuat menjelang Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pekan depan.

"Di dalam lingkungan yang sangat rapuh ini, jika ada krisis tambahan, situasinya mungkin akan sulit dikelola,” imbuhnya.

Dalam risetnya, WEF melibatkan 1.200 pejabat pemerintah, pelaku usaha dan peneliti risiko. Mereka terutama mengkhawatirkan inflasi dan lonjakan biaya hidup akan menggeser solusi iklim sebagai prioritas, disusul bencana alam dan cuaca ekstrem.

"Lebih dari 70 persen responden menilai solusi iklim yang ada saat ini tidak efektif,” kata John Scott, Direktur Risiko Berkelanjutan di asuransi Zurich. 

"Kita belum berbuat banyak dalam menanggulangi krisis iklim,” ujarnya. "Sejujurnya saya tidak yakin situasinya akan berubah dalam waktu dekat. Kita sekarang hidup di dunia di mana kepentingan politik dan tuntutan sains berpisah jauh.”

Autoritarianisme dan disinformasi

Dalam acara terpisah yang digelar Stockholm Environment Institute (SEI), Rabu (11/01), lingkar akademisi Eropa juga memperingatkan hal serupa. Robert Watt dari SEI meyakini solusi iklim akan sulit tercapai dengan meningkatnya "defisit demokrasi” di dunia.

"Riset ilmiah membenarkan kemunduran demokrasi di dunia, dengan sekitar 70 persen penduduk Bumi hidup di bawah sistem autoritarianisme," katanya.

Banyak negara demokratis yang bahkan saat ini berkembang menjadi lebih autokratis. Watt menambahkan, sebanyak 35 negara demokratis di dunia mencatat "kemunduran besar” dalam kebebasan berpendapat dan hak sipil.

Menurutnya, upaya memperkuat demokrasi di banyak negara terhambat oleh gelombang disinformasi atau kabar hoaks di media sosial. "Sebab itu, kerja sama dalam menanggulangi krisis iklim akan lebih sulit, jika masing-masing negara bisa mengarang faktanya sendiri,” pungkasnya.

Peringatan serupa diungkapkan Direktur WEF Zahidi yang menilai disinformasi hanya memperkuat polarisasi sosial, yakni ketika dua masalah "saling melengkapi satu sama lain dan menciptakan krisis baru.”

Kegentingan yang disuarakan WEF setidaknya diakui Sultan al-Jaber, Direktur KTT Iklim COP28 di Abu Dhabi. "Tahun ini akan menjadi tahun kritis di dalam dekade yang kritis bagi solusi iklim,” kata dia kepada kantor berita UEA, WAM. 

Al-Jaber berjanji akan memperjuangkan "agenda inklusif” yang menjamin "pendanaan iklim yang terjangkau dan substansial” bagi negara yang paling rentan oleh bencana iklim.

rzn/as (Reuters, dpa)