1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Gillard: Pembahasan Pusat Proses Pengungsi Timor Leste Jalan Terus

Ayu Purwaningsih13 Juli 2010

Meski parlemen Timor Leste menolak rencana pemerintah Australia untuk membuka pusat pemrosesan pencari suaka di Timor Leste, Australia menyatakan pembicaraan seputar isu tersebut masih terus akan dilanjutkan.

https://p.dw.com/p/OIGz
PM Australia Julia GillardFoto: AP

Pemerintah Australia menyatakan pembahasan bersama pemerintah Timor Leste mengenai rencana pembukaan pusat pemrosesan pengungsi di Timor Leste akan tetap berlanjut, meski penolakan telah dikumandangkan oleh parlemen Timor Leste. Perdana Menteri Australia Julia Gillard menandaskan: „Dalam pengambilan keputusan di parlemen Timor Leste, tidak semua anggota parlemen menghadirinya. Pejabat kami di Timor Leste terlibat dalam pembahasan dengan pemerintah Timor Leste. Dan pemerintah Timor Leste menyatakan konfirmasinya bahwa terbuka dialog tentang pusat pemrosesan regional ini, dan kami berada dalam dialog tersebut sekarang.“

Senin lalu, parlemen Timor Leste telah menyatakan penolakan atas keinginan Australia untuk membuka pusat proses pengungsi di bumi lorosae tersebut. 34 orang dari keseluruhan 66 anggota parlemen Timor Leste yang hadir saat pengambilan keputusan semuanya menyatakan penolakannya terhadap gagasan pemerintah Australia itu.

Proteste in australischen Flüchtlingslager 2002
Kamp Woomera, AustraliaFoto: AP

Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, anggota parlemen dari Partai Demokratik Timor Leste Vital dos Santos menyebutkan masyarakat Timor Leste menyampaikan reaksi negatif atas keinginan Australia untuk membuka pusat pemrosesan suaka. Oleh karenanya parlemen Timor Leste akan menolak upaya apapun yang ingin menjadikan Timor Leste pusat penampungan imigran gelap: "Kita sudah punya aturan keimigrasian. Setiap orang asing, termasuk suaka politik, atau manusia perahu yang ingin masuk ke Timor Leste, harus dalam konteks aturan ini. Tidak boleh mereka diberi izin dan ditampung di luar konteks peraturan itu.“

Alasan lain yang dikemukakan parlemen Timor Leste dalam penolakannya terhadap gagasan dari negara kangguru tersebut ialah dampak keamananan yang mungkin ditimbulkan: „Timor Leste mempunyai perbatasan darat dengan Indonesia dan perbatasan air dengan Australia dan Indonesia. Dalam kondisi geografis seperti itu, bila kita mengizinkan Timor Leste membuka diri bagi pencari suaka , maka kita khawatir tidak dapat mengontrol batas teritorial kita dan kita takut Timor Leste bisa menjadi pusat untuk mengorganisir kejahatan internasional.„

Protestaktion von Flüchtlingen in Nauru 2003
Seorang pengungsi di Nauru yang menjahit bibirnyaFoto: AP

Perdebatan soal pengungsi ini tak hanya terjadi di Timor Leste, namun juga di negara kangguru tersebut, terutama menjelang pemilu. Persoalan pencari suaka ini sangat penting karena menjadi isu hangat bagi para pemilih di Aus­tralia. Tahun 2001, Partai Konservatif meme­nangi pemilu 2001 dengan me­ngusung isu ini, lewat Solusi Pasifik, yang mengalokasikan para pengungsi di pusat pemrosesan su­aka. Australia telah membangun kamp-kamp ini di beberapa wilayah di Pasifik, diantaranya di Pulau Nauru dan Pulau Natal. Untuk meraih suara pemilih, Partai Buruh, nampaknya kini ingin menggunakan isu serupa dengan me­ngajukan rencana menjadikan Timor Leste sebagai pusat pemro­se­san suaka regional.

Ayu Purwaningsih /sky

Editor : Hendra Pasuhuk

.