HRW : Pembunuhan Demonstran di Suriah Dilakukan atas Perintah

Para desertir membunuh sedikitnya 27 tentara pemerintah Suriah, di selatan negara tersebut hari Kamis (15/12). Kelompok aktivis melaporkan pembunuhan dilakukan dalam berbagai serangan mematikan yang dilancarkan kepada pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al Assad.

Ancaman Perang Saudara

The Syrian Observatory for Human Rights menyebutkan pertempuran diantaranya berkobar di Daraa, dimana aksi protes terhadap Assad pertama meletus Maret lalu. Konfik juga muncul di pos pemeriksaan dekat Musayfrah. Tidak dijelaskan rinci bagaimana konflik tersebut pecah. Namun tingginya jumlah korban diantara pasukan pemerintah akibat serangan terkoordinasi yang dilancarkan oleh tentara pembelot, meningkatkan kemungkinan pecahnya perang saudara.

Tentara pembelot telah meningkatkan kampanyenya dalam melawan pasukan keamanan sejak sebulan silam. Mereka menyerang konvoi militer, membuka baku tembak di markas dinas intelejen di pinggiran Damaskus dan membunuh enam pilot di pangkalan udara militer.

Korban Tewas Capai 5000 Orang

Sementara itu, PBB mengklaim jumlah korban jiwa dalam aksi protes menentang rezim Assad telah mencapai 5000 orang. Assad selama ini membantah bahwa ia memerintahkan pembunuhan terhadap para pemrotes. Alih-alih mengakui, Assad balik menuding gerombolan bersenjata telah menewaskan sekitar 1100 serdadunya.

Akan tetapi, sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Human Rights Watch menyebutkan para komandan militer memerintahkan pasukan untuk menghalau demonstran, dengan menggunakan “segala sarana yang diperlukan”. Bahkan secara eksplisit menginstruksikan tentaranya untuk melepas tembakan. Laporan HRW ini didasari atas pengakuan para tentara pembelot.

Pembunuhan Atas Perintah

Seorang bekas tentara satuan khusus mengatakan brigadenya diminta untuk menggunakan peluru sebanyak yang diperlukan dalam menghalau aksi protes di Daraa pada bulan April silam. Sementara seorang penembak jitu di Kota Homs mengatakan komandannya memerintahkan pembunuhan terhadap demonstran, dengan jumlah spesifik dalam prosentase. Misalnya, untuk 5000 pemrotes yang turun ke jalan, target yang harus dibunuh sekitar 15 sampai 20 orang. Demikian pengakuan yang disampaikan kepada HRW.

HRW mengidentifikasi, ada 74 komandan militer Suriah yang memerintahkan, membenarkan atau memaklumi pembunuhan, penyiksaan serta penahanan di luar ketentuan hukum selama aksi protes anti pemerintah berlangsung. Pelanggaran ini bertentangan dengan asas kemanusiaan, tandas HRW. Organisasi HAM tersebut menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan rezim Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional.

Desakan Pemutusan Hubungan Diplomatik

Seorang tokoh aktivis HAM Suriah mendesak masyarakat internasional untuk memutus hubungan diplomatik dengan pemerintah di Damaskus dan meningkatkan tekanan terhadap Rusia yang memblokade sanksi PBB terhadap rezim Assad. Pendiri The Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di London, Rami Abdel Rahman mendesakan permintaan itu pada acara sampingan dalam Konferensi Uni Eropa yang berlangsung di Warsawa hari kamis (15/12). Sejauh ini negara-negara barat belum memutus hubungan diplomatik dengan Suriah, oleh sebab itu mereka harus menarik duta besar dari Suriah, demikian ditegaskan Rami Abdel Rahman. Namun ia menekankan bahwa warga Suriah tidak ingin negara-negara barat mengirimkan pasukan militernya, sebagaimana keterlibatan NATO dalam menumbangkan rezim yang dipimpin Muammar Gaddafi di Libya.

ap/afp/AP/ML