Indonesia Ingin Perkuat Perlindungan Lahan Gambut
6 Desember 2016
Indonesia memperkuat moratorium konversi rawa gambut untuk perkebunan. Presiden Joko Widodo menandatangani amandemen moratorium konversi lahan gambut. Langkah Indonesia disambut oleh Norwegia.
"Dengan moratorium gambut jelas tidak boleh buka lahan baru, tidak boleh ada izin baru. Apalagi jika itu gambut dalam," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, hari Selasa (6/12) di Jakarta.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengeluarkan peta Kesatuan Hidrologi Gambut untuk memperkuat konservasi. :"Jika ternyata lahan tersebut ada di kawasan fungsi lindung ya sudah tidak boleh dibuka lagi," kata Hendroyono.
Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tanggal 1 Desember lalu. Peraturan baru melarang pembukaan lahan baru atau land clearing pada kawasann gambut.
Langkah Indonesia disambut oleh Norwegia, yang tahun 2010 telah menjanjikan dana $ 1 milyar dolar AS untuk membantu negara-negara yang menghentikan penenebangan hutan tropisnya.
Norwegia menyatakan akan menyalurkan 25 juta dolar AS untuk Indonesia guna mendanai pemulihan lahan gambut dan selanjutnya 25 juta dolar lagi jika agenda penegakan moratorium dan pemantauannya siap.
Pengeringan rawa gambut yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas adalah penyumbang besar bagi kerusakan hutan tropis di Indonesia serta emisi gas rumah kaca. Konversi lahan itu setiap tahun memperburuk situasi kebakaran hutan. Banyak kebakaran memang disengaja untuk pembukaan dan pembersihan lahan.
Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia membuat komitmen besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi hutan tropisnya, namun deforestasi terus berlanjut. Sebuah studi dalam jurnal Nature Climate Change memperkirakan, pada tahun 2012 Indonesia telah melakukan pembebasan lahan seluas 840.000 hektar, lebih banyak dari negara-negara lain.
Arief Wijaya, ahli hutan di World Resources Institute (WIR) mengatakan, penguatan moratorium ini sangat penting untuk melindungi wilayah Papua yang sebagian besar belum tersentuh oleh eksploitasi.
Deforestasi melaju di pulau Sumatera dan Kalimantan. WIR memperkirakan, Indonesia bisa mencapai reduksi sampai 7,8 gigaton emisi karbon dalam jangka waktu lebih dari 15 tahun. Ini setara dengan satu tahun emisi gas rumah kaca Amerika Serikat.
Arief Wijaya mengatakan bahwa dalam prakteknya, dengan perubahan peraturan itu berarti perusahaan besar seperti Asia Pulp & Paper dilarang memperluas konversi lahan gambutnya, bahkan juga jika mereka memegang konsesi atas lahan itu.
Bulan lalu, Asia Pulp & Paper dikritik oleh Badan Restorasi Lahan Gambut Indonesia yang merilis foto-foto yang menunjukkan salah lokasi di Sumatera Selatan dimana lahan gambut dibakar untuk dikeringkan, sekalipun di lahan itu seharusnya dilakukan reforestasi.
Kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan tahun lalu merupakan yang terburuk sejak 1997. Kabut asap yang sampai ke Singapura, Malaysia dan Thailand selatan mengancam kesehatan masyarakat.
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan mengatakan dalam sebuah pernyataan, salah satu penyebab utama kebakaran hutan tahun lalu adalah salah urus perusahaan yang mengelola lahan gambut. Itulah salah satu alasan penguatan moratorium konversi gambut yang akanj segera diberlakukan.
hp/rn (ap, afp)