Intoleransi Agama Makin Marak

Para analis politik menilai, terkuaknya rencana serangan bom terhadap kedutaan besar Amerika di Jakarta dan konsulat di Surabaya, merupakan indikasi bahwa pemerintah Indonesia hanya setengah hati menanggapi maraknya intoleransi. Hal itu memacu keberanian kelompok radikal Islam dalam melakukan gerakannya.

Polisi Indonesia melaporkan kepada wartawan, pekan lalu menangkap 11 anggota kelompok Islamis HASMI, yang merupakan sebuah kelompok baru sempalan gerakan kaum Sunni. Sebelumnya kelompok ini dikenal tidak mendukung aksi kekerasan.

"Apa yang kita amati adalah, adanya peningkatan dari sebuah kelompok yang sebelumnya tidak mengusung kekerasan, menjadi sebuah kelompok kekerasan", ujar Todd Elliott, analis keamanan Concord Consulting yang bertugas di Jakarta kepada kantor berita AFP.

Sementara Noor Huda Ismail dari Institute for International Peace Building mengatakan :"Transformasi itu merupakan pertanda, bahwa kelompok garis keras merasa mendapat angin, karena pemerintah gagal menumpas kelompok yang menyasar kaum minoritas."

"Terdapat eskalasi dalam transformasi dari intoleransi menjadi terorisme", kata Noor Huda kepada AFP.

Para pengamat sepakat, pemicu dari maraknya intoleransi dan radikalisasi itu antara lain hukuman ringan terhadap pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas. Atau bahkan pembiaran oleh aparat keamanan terhadap tindakan radikal semacam itu.

Pemain baru

Jurubicara kepolisian mayor jenderal Suhardi Aliyus kepada wartawan menyebutkan: "Para tersangka teroris itu merencanakan serangan terhadap kedutaan dan konsulat Amerika di pulau Jawa. Sejauh ini belum banyak diketahui mengenai kelompok HASMI itu.

Polisi menyebutkan, menyita sejumlah bahan peledak dari lokasi di kota Solo dan Bogor. "Kami juga menyita perangkat untuk meledakkan bom dan buku petunjuk untuk membuat bom dari sebuah rumah di kota Madiun," ujar Aliyus.

Penangkapan para tersangka teroris itu dilancarkan di empat kota di pulau Jawa, yakni Jakarta, Bogor, Solo dan Madiun, menyusul tewasnya dua polisi yang sedang menyidik kasus terkait dugaan tempat pelatihan teroris di Poso, Sulawesi Tengah.

AS/VLZ(afp,ap)