Iran Semakin Ingkari Kesepakatan Nuklir

Presiden Iran Hassan Rouhani pada hari Selasa (05/11) mengatakan negaranya akan mulai menyuntikkan gas uranium ke lebih dari 1.000 sentrifugal. Langkah ini menandai pelanggaran lain dari komitmennya terhadap kesepakatan nuklir 2015.

Rouhani mengatakan dia akan menginstruksikan otoritas nuklir Iran untuk mulai menyuntikkan gas uranium ke dalam sentrifugal di fasilitas nuklir Fordo pada hari Rabu (06/11). "Perlawanan adalah kehormatan kami.," ujar Rouhani dalam konferensi pers di sebuah pabrik inovasi. 

Pengumuman ini muncul sehari setelah kepala program energi nuklir Iran mengatakan negara itu telah menggandakan jumlah sentrifugal canggih yang kini dalam pengoperasian.

Presiden mengatakan bahwa pelanggaran terbaru ini bisa dibatalkan kapan saja. "Jika pihak lain mulai sepenuhnya menerapkan komitmen mereka, kami juga akan kembali dan mulai sepenuhnya mematuhi komitmen kami," kata Rouhani. "Kami tahu sensitifitas mereka mengenai Fordo."

Berdasarkan kesepakatan nuklir, sentrifugal Fordo diizinkan beroperasi tanpa gas uranium. Sebuah sentrifugal dapat memperkaya uranium dengan memutar gas uranium heksafluorida untuk memisahkan uranium isotop U-235 menjadi fisi nuklir. 

"Tidak bisa diterima"

Tahun lalu, AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Perjanjian tersebut membentuk kerangka kerja di mana Iran akan mengekang program nuklirnya dengan imbalan agar negara-negara Barat tidak lagi menjatuhkan sanksi.

Negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, telah meminta Iran untuk tetap menghormati kesepakatan itu meski AS menarik diri. Namun Teheran terus melanggar perjanjian dengan mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengingkari komitmennya.

Jerman telah mendesak republik Islam ini untuk mematuhi komitmennya. Para pejabat Jerman menyebut rangkaian pelanggaran terbaru ini sebagai kesalahan. "Mereka mengumumkan pada awal September bahwa mereka tidak akan mematuhi perjanjian nuklir dan kami pikir itu tidak dapat diterima," ujar Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

ae/ts (Reuters, AP)