Islamis Menang Telak di Mesir

Sejak beberapa pekan lalu, hasil pemilu Mesir sebetulnya sudah bisa ditebak. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ibrahim Abdel Moaz, akhirnya secara resmi mengumumkan hasil pemilu.

Partai Kebebasan dan Keadilan, yang merupakan perpanjangan tangan politik Ikhwanul Muslimin menjadi kekuatan terbesar di parlemen baru Mesir. 47 % suara diberikan untuk kandidat dari partai yang mengklaim diri sebagai kekuatan Islam moderat itu. Parlemen Mesir terdiri dari 498 kursi yang diperebutkan melalui pemilu, sepuluh orang ditetapkan Dewan Militer Mesir.

Di tempat kedua adalah Partai Cahaya atau Hizbut al-Nour, yang meraih 24 % kursi parlemen. Meski putaran pertama pemilu November lalu sudah menggambarkan kekuatan para Islamis, namun hasil putaran kedua ini betul-betul mengejutkan. Tak seorangpun memperkirakan bahwa kelompok Islamis radikal yang disebut kaum salafi ini, mempunyai banyak pengikut di Mesir.

Sebaliknya, kelompok tradisional liberal Wafd, hanya memperoleh 7 %, diikuti oleh partai liberal baru Aliansi Mesir. Partai Revolusi Anak Muda, yang tahun lalu memimpin demonstrasi besar yang menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak, hampir tidak terwakili dalam parlemen baru Mesir.

Partai politik terkuat jelas akan memegang posisi sebagai Presiden Parlemen, sebagaimana pekan lalu dikatakan Ketua Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mursi "Semua partai, baik Partai Kebebasan dan Keadilan dan dua partai terbesar berikutnya yakni Nour dan Wafd, akan menominasikan anggotanya. Jadi, Partai Kebebasan dan Keadilan akan menjadi Presiden Parlemen dengan dua wakilnya yang akan berasal dari partai lain, yang dipilih sesuai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen“.

Calon Presiden Parlemen dari Partai Kebebasan dan Keadilan Saad al Katatni, berjanji akan memenuhi harapan rakyat “Parlemen baru akan kuat mewakili rakyat dan mengisi harapan terbesar rakyat Mesir, mengejar tujuan revolusi untuk melayani orang-orang miskin di negeri ini“.

Tapi, seberapa kuat parlemen? Karena kenyataannya, pemerintahan baru hanya bisa dibentuk melalui campur tangan Majelis Mahkamah Militer, yang menjadi kekuatan politik terbesar, sejak jatuhnya diktator Hosni Mubarak.

Tugas utama Parlemen adalah memilih komite yang akan menyiapkan konstitusi baru. Salah satu pendiri Partai Sosialis Demokratik Mesir, Mohammed Abou al-Ghar "Kami telah menyetujui kesepakatan, terkait pemilihan ketua dan anggota komite parlemen, bahwa tak ada yang disingkirkan. Bahkan partai paling kecil atau kandidat independen, bisa ikut berpartisipasi. Semua partai akan diwakilkan.“

Komite Parlemen harus melangkah untuk memulai langkah demokratisasi berikutnya. yakni pemilihan majelis rendah, dewan syuro, mempersiapkan sebuah referendum konstitusi dan memilih presiden baru. Itu semua harus selesai pada akhir Juni, supaya Majelis Mahkamah Militer, sebagaimana yang dijanjikan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin sipil terpilih.

Andy Budiman

Editor: Hendra Pasuhuk