Israel Bersiap Hadapi "Hari Kemarahan“

Kelompok militan Palestina Hamas menyerukan aksi "Hari Kemarahan" hari Jumat ini (8/12) menyusul pengumuman resmi Presiden AS Donald Trump bahwa AS "mengakui" Yerusalem sebagai ibukota Israel. AS juga merencakan pemindahan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan sepihak Trump langsung mengundang kecaman keras dari berbagai bagian dunia.

Dalam sebuah pidato di Gaza City, pemimpin Hamas Ismail Haniya menyerukan penggalangan "Intifadah ketiga", mengacu pada aksi perlawanan luas yang pernah berkobar di kawasan Palestina menentang pendudukan wilayahnya oleh pasukan Israel.

Hari Kamis (7/12) aksi protes spontan meluas di kawasan perkotaan Palestina. Pasukan Israel menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan kumpulan massa.

Hari ini, Israel memperketat penjagaan keamanan di Yerusalem, terutama di sekitar Masjid Al Aqsa yang biasnya dipenuhi massa yang akan melakukan shalat Jumat.

Mogok massal

Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan bahwa di Tepi Barat setidaknya 22 orang menderita luka-luka dalam bentrokan hari Kamis antara warga Palestina dan tentara Israel.

Otoritas Palestina menyerukan pemogokan umum di kawasan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sekolah-sekolah dan pertokoan di kawasan ini tutup. Ratusan warga melakukan aksi spontan turun ke jalan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusan sepihaknya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sepuluh warga Palestina ditangkap di Yerusalem Timur setelah melempar bom molotov.

Palestina mengklaim Yerusalem Timur, yang direbut Israel pada perang enam hari tahun 1967, untuk menjadi ibu kota negara Palestina Merdeka sebagai bagian dari solusi dua negara.

Palestina tolak AS sebagai penengah proses perdamaian

Seorang pejabat senior Palestina mengatakan, Wakil Presiden AS Mike Pence "tidak akan diterima" di Palestina. Menurut rencana sebelumnya, Mike Pence dan Presiden Palestina Mahmud Abbas akan melakukan pertemuan akhir Desember ini. Namun setelah keputusan Donald Trump, pihak Palestina menyatakan pertemuan itu dibatalkan.

Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa keputusan Trump adalah langkah yang "menyedihkan dan tidak dapat diterima" dan ini berarti bahwa AS tidak dapat lagi bertindak sebagai penengah proses perdamaian.

Beberapa negara, termasuk Inggris, Perancis dan Indonesia, meminta agar pemerintah AS mempertimbangkan lagi keputusannya. Mereka juga menuntut agar hal tersebut dibahas segera oleh Dewan Keamanan PBB.

hp/as (rtr, afp, ap)