Isu Korupsi, HAM, dan Lingkungan Tak Diangkat Jokowi

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik isi pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik. Menurut ICW, isi pidato itu menunjukkan pemberantasan korupsi bakal menjadi anak tiri di periode kedua Jokowi.

"Pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga penegak hukum akan masih menjadi anak tiri dalam pemerintahan mendatang. Padahal isu ini menjadi titik terlemah kinerja pemerintah selama satu periode sebelumnya. Padahal isu hukum dan Pemberantasan Korupsi semakin ditinggalkan justru akan menjadi beban bagi pemerintahan," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Minggu (20/10/2019).

Jokowi memang tak mengangkat masalah pemberantasan korupsi dalam pidato perdananya. Dia mengatakan kalau isu pemberantasan korupsi memang jadi prioritas Jokowi seharusnya masalah tersebut disampaikan secara jelas dalam pidato seperti isu sumber daya manusia.

"Kalau memang prioritas, tentunya akan disampaikan secara eksplisit seperti isu sumber daya manusia dan infrastruktur," ujarnya.

Donal mengaku tidak terkejut dengan isi pidato Jokowi yang tak menyinggung pemberantasan korupsi. Dia pun menyoroti isu pemberantasan korupsi yang tak ada dalam pidato kemenangan Jokowi beberapa bulan lalu.

"Bagi kami tidak mengagetkan karena pengabaian isu hukum dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali hal ini terjadi. Salah satunya dalam pidato kemenangan Jokowi di Sentul 14 Juli 2019 yang lalu yang juga tidak menyinggung pemberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintah," ucapnya.

Isu HAM hanya bahan kampanye

Pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik untuk periode keduanya menjadi sorotan. Salah satunya gara-gara tak ada persoalan penuntasan kasus HAM atau penegakan HAM yang diangkat dalam pidato itu.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai ada sejumlah makna dari tak diangkatnya isu HAM dalam pidato Jokowi. Makna pertama ialah HAM tidak dapat tempat dan negara tidak memberi tempat.

"Tidak disinggungnya hak asasi manusia dalam pidato politik Jokowi menegaskan dua hal, HAM tidak dapat tempat dan negara (presiden) tidak memberinya tempat. Disebutnya HAM selama ini hanya sebagai barang jualan kampanye semata. Sebagaimana dagangan, ia akan selesai ketika barangnya terjual," ujar Kabiro Pemantauan dan Penelitian KontraS Rivanlee Anandar, kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Makna berikutnya, kata Rivanlee, isu HAM sudah 'selesai' karena bisa membuat Jokowi-Ma'ruf Amin meraih lebih banyak suara dibanding Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. Dia menilai negara saat ini malah menganggap HAM sebagai penghambat.

"Tidak dibahasnya HAM dalam pidato Jokowi menunjukkan bahwa ia telah 'selesai' dengan HAM karena tugas HAM sebagai sumber suara sudah usai. Setelah terpilih, Ia lupa sebagaimana Nawa Cita yang pada periode pertamanya selalu digaungkan tentang hak asasi manusia yang kini tidak jelas juntrungannya. Negara seolah menganggap HAM sebagai penghambat dalam melakukan sesuatu, padahal HAM adalah keharusan dalam mempertimbangkan sebelum, saat, bahkan sesudah memutuskan sebuah kebijakan," ujarnya.

Baca juga: KontraS: Kasus Penyiksaan Oleh Aparat Kepolisian Masih Dominan

Isu lingkungan tak diangkat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mengangkat isu lingkungan hidup dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai presiden 2019-2024. Padahal menurut Walhi, sumber daya manusia Indonesia dihadapkan dengan kualitas lingkungan hidup yang memburuk.

"Tentu disayangkan isu lingkungan hidup sebagai tantangan ke depan tidak disampaikan dalam pidato pelantikan. Karena sumber daya manusia yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung Indonesia ke depan, justru dihadapkan pada kualitas lingkungan hidup yang memburuk," ujar Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid kepada wartawan, Minggu (20/10/2019) malam.

Dia menganggap menilai lupa ada kaitan antara kualitas lingkungan hidup dengan SDM. Menurutnya, SDM yang baik salah satunya ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup.

"Mungkin Pak Jokowi lupa, bahwa SDM yang baik bukan hanya ditentukan oleh ekosistem politik dan ekosistem ekonomi yang kondusif. Namun SDM yang tangguh ditentukan oleh ekosistem yang baik," ujarnya.

Khalisah juga menyinggung soal bonus demografi yang disebut-sebut bakal terjadi di tahun 2045. Dia menilai pemerintah di masa itu malah bakal kesulitan memanfaatkan bonus demografi jika kondisi lingkungan tak menjadi perhatian sejak saat ini.

"Bonus demografi yang diharapkan pada akhirnya sulit tercapai dengan kualitas lingkungan hidup yang memburuk dan tidak adanya agenda pemulihan lingkungan sebagai penopang lahirnya SDM yang unggul," ucapnya.

Baca juga: Ironi Desa Rukam, Kampung Nelayan Tanpa Air dan Ikan 

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan sejumlah prioritas dalam pemerintahannya di periode kedua 2019-2024. Pidato itu disampaikan dalam acara pelantikan di atas mimbar Ruang Sidang Paripurna, gedung Nusantara, kompleks parlemen, Minggu (21/10).

Jokowi menyebut prioritas pertama adalah pembangunan SDM Indonesia yang unggul. Kedua, Jokowi akan tetap membangun infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Ketiga, Jokowi ingin menyederhanakan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Terakhir adalah transformasi ekonomi.

"Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. (rap/vlz)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

ICW Kritik Isi Pidato Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jadi Anak Tiri

Tak Diangkat Dalam Pidato, Isu HAM Dinilai Cuma Bahan Kampanye Jokowi

Walhi Kritik Jokowi Tak Angkat Isu Lingkungan di Pidato Perdana