Jerman-AS Kecam Rencana Pemukiman Israel di Tepi Barat

Dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Selasa (14/02), Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Italia mengecam keputusan Israel yang menyatakan akan mengizinkan beberapa pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Israel juga mengatakan akan membangun ribuan unit rumah baru di dalam permukiman yang sudah ada.

Para menteri luar negeri dari lima negara Barat tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka "sangat terganggu dengan pengumuman pemerintah Israel yang akan membangun hampir 10.000 unit pemukiman dan berniat memulai proses untuk menormalkan sembilan pemukiman terdepan yang sebelumnya dianggap ilegal di bawah hukum Israel."

"Kami sangat menentang tindakan sepihak ini yang hanya akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina dan merusak upaya-upaya untuk mencapai solusi dua negara yang telah dinegosiasikan," kata pernyataan tersebut.

Negara-negara Barat menegaskan kembali dukungan mereka untuk "perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi di Timur Tengah" melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina.

Palestina menanti tindakan Barat

Menanggapi kekhawatiran Barat, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan dalam sebuah pesan video pada hari Selasa (14/02) bahwa "sembilan permukiman itu bagus, tapi tidak cukup."

"Kami ingin lebih," kata Ben-Gvir. Politisi sayap kanan itu menambahkan bahwa "tanah Israel adalah milik rakyat Israel."

Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyambut baik pernyataan bersama dari kelima negara Barat tersebut.

"Kami menuntut agar kata-kata diubah menjadi perbuatan, dalam sebuah kehendak internasional yang memaksa Israel untuk menghentikan agresinya dan tindakannya terhadap rakyat Palestina," kata al-Sheikh di Twitter. 

Kebijakan pemukiman baru setelah serangan

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan, awalnya mengumumkan langkah pemindahan pemukiman pada hari Minggu (12/02)  setelah serangan baru-baru ini yang dilakukan oleh warga Palestina di Yerusalem.

Pada hari Jumat (10/02), seorang pria Palestina menabrakkan kendaraannya ke halte bus di Yerusalem Timur, menyebabkan tiga orang tewas.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (12/02), kantor Netanyahu mengatakan bahwa kabinet keamanan memutuskan untuk "dengan suara bulat mengesahkan sembilan komunitas" di Tepi Barat, dan menambahkan bahwa langkah tersebut "sebagai tanggapan atas serangan teroris yang mematikan di Yerusalem."

Kesembilan pos-pos tersebut pada awalnya dibangun di Tepi Barat tanpa izin dari otoritas Israel.

Kantor Netanyahu mengatakan bahwa mereka juga akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk memberikan lampu hijau bagi unit-unit rumah pemukiman baru, dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa sekitar 10.000 unit rumah akan disetujui.

Kontroversi mengenai pemukiman ilegal

PBB dan Mahkamah Internasional telah mengklasifikasikan pemukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional. Pemerintah Jerman dan beberapa negara Barat lainnya juga telah mengecam kebijakan pemukiman Israel karena melanggar hukum internasional.

Pemerintah Israel membantah karakterisasi ini, dengan mengatakan bahwa hal itu mengabaikan sejarah dan mengabaikan situasi hukum yang unik dari kondisi pemukiman.

Dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat pada Januari lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa "perluasan pemukiman" dan "legalisasi pos-pos pemukiman" merupakan dua contoh tindakan yang mempersulit tercapainya solusi dua negara. 

Saat ini ada ratusan ribu warga Israel yang tinggal di permukiman di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel.

bh/ha/hp (AFP, Reuters)