Jokowi Akan Putuskan Mekanisme Vaksinasi COVID-19 Mandiri?

Pemerintah sudah memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis bagi masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berbicara soal proses vaksinasi mandiri di perusahaan.

Jokowi mengungkapkan para pengusaha bertanya kepada dirinya soal bisa atau tidaknya dilakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Mekanisme ini akan diputuskan Jokowi.

"Kemudian ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha, menyampaikan, 'Pak, bisa enggak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1/2021).

Alasannya, kata Jokowi, vaksinasi COVID-19 perlu dilakukan secepatnya agar merata diterima masyarakat. Jokowi tidak mempermasalahkan apabila perusahaan siap menanggung vaksinasi COVID-19 bagi pegawainya.

"Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak. Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan vaksinasi COVID-19 adalah salah satu kunci untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Jokowi memamerkan jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki.

Upaya pemulihan ekonomi jadi tantangan

Dia juga menjelaskan, upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi juga tidak mudah.

Menurut Jokowi, kedua hal tersebut mesti berjalan beriringan. Untuk itu, kata Jokowi, pengaturannya pun harus pas.

"Kedua hal tadi harus berjalan beriringan, mengatur manajemen gas dan rem, ini juga harus pas. Sesuatu yang tidak mudah dalam praktik. Yang komentari mudah, tapi mempraktikkan itu yang sulit," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dalam jangka pendek bantuan untuk penanganan pandemi terus dikucurkan. Hal itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kemudian, yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah terus, insentif pajak, bantuan modal darurat terus," ujarnya.

"Yang terkena PHK, yang belum kerja, yang berkaitan dengan Kartu Prakerja, ini juga terus. Untuk apa, agar ada daya beli, agar ada konsumsi, agar ada demand. Meskipun sebetulnya ruang yang paling besar untuk memperkuat, menaikkan, meningkatkan demand itu adalah di kelas menengah yang sampai saat ini belum bergerak untuk demand-nya naik," jelasnya. 

Protokol kesehatan hal penting

Dia menuturkan, dalam jangka pendek yang penting lainnya ialah penerapan protokol kesehatan. Pemerintah daerah hingga pengusaha harus meminta masyarakat dan karyawannya untuk menjalankan protokol kesehatan.

"Kedua, ini sangat penting jangka pendek yaitu, bagaimana memberi tahu masyarakat bahwa disiplin terhadap protokol kesehatan adalah kunci. Ini semua harus berbicara. Bapak ibu harus berbicara kepada karyawan-karyawannya, Gubernur harus berbicara pada rakyatnya. Bupati walikota harus berbicara kepada rakyatnya, camat harus berbicara kepada rakyatnya, lurah harus berbicara kepada rakyatnya, RT RW semuanya harus bicara pada rakyat kita betapa pentingnya yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan," paparnya. (pkp/ gtp)

Baca selengkapnya di: detiknews

Jokowi Akan Putuskan Mekanisme Vaksin COVID-19 Mandiri, Ini Alasannya

Bicara Penanganan Pandemi, Jokowi: Gas dan Rem Harus Pas, Tidak Mudah