Jokowi Minta Dicarikan Solusi Permanen Atasi Karhutla

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan aturan main yang berlaku bagi TNI Polri dalam hal menjaga wilayahnya dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aturan main yang ia sebut sudah berlaku sejak 2016 itu adalah tentang pencopotan jabatan bagi Pangdam atau Kapolda yang di wilayah kerjanya terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar.

“Tegas-tegas saya sampaikan pasti saya telepon ke Panglima ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar saya tanya pasti dandimnya sudah dicopot belum, ya serius kalau sudah membesar pasti saya tanyakan Pangdam sama Kapolda-nya sudah diganti belum?” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2). 

Jokowi mengakui bahwa karhutla sudah menjadi bencana tahunan di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari luasan area hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Menurut data yang dilaporkan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD, di tahun 2015, luas area karhutla mencapai 2,6 juta hektar. Angka ini turun di tahun 2016 menjadi 438 ribu hektar, dan 165 ribu hektar di tahun 2017. Luas kebakaran hutan dan lahan naik lagi di tahun 2018 ke angka 510 ribu hektar, dan naik drastis menjadi 1,5 juta hektar di tahun 2019. 

“Pada tahun 2019 tampak berbeda dari tahun sebelumnya itu antara lain dikarenakan kondisi iklim, kurangnya hari hujan dan intensitas hujan serta pola kemarau yang panjang,” kata Mahfud, Kamis (6/2).

Jokowi pun mengingatkan agar jajarannya di wilayah rawan karhutla, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan untuk tetap waspada. Menurutnya, gerak cepat harus dilakukan untuk memadamkan api yang muncul supaya tidak membesar. “Kalau ada api satu saja di wilayah desa segera cari ember padamkan jangan sampai meluas”, ujarnya. 

Perlu solusi permanen atasi Karhutla

Di momen yang sama, Jokowi mengatakan bahwa diperlukan adanya solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla di tahun-tahun mendatang. Kepada Badan Restorasi Gambut (BRG), ia meminta agar penataan ekosistem gambut sepert pembasahan dan pembangunan sekat kanal dilanjutkan secara konsisten.

Terkait hal ini, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan tata kelola ekosistem gambut sebanyak 800 ribu hektar sejak 2016. Selama empat tahun bekerja, BRG ia sebut memiliki target tata kelola ekosistem gambut seluas 2,6 juta hektar. Rinciannya, 1,7 juta hektar dikerjakan oleh perusahaan yang menerima konsesi, sementara sisanya sekitar 900 ribu hektar dikerjakan sendiri oleh pemerintah. “Sisa target 100 ribu (diselesaikan) tahun ini,” ujar Foead, Kamis (6/2).

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan menteri KLHK, perusahaan yang diberikan konsesi diwajibkan ikut dalam tata kelola ekosistem gambut, khususnya dalam hal pembasahan dan restorasi lahan gambut. Pada prakteknya, perusahaan-perusahaan disebut Foead mendapat pengawasan dan pendampingan dari pemerintah.

Sementara untuk deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, Foead menyebut telah menyiapkan sistem pemantauan tingkat kekeringan gambut bekerja sama dengan BMKG.

“Kita bisa melihat prakiraan hujan ke depan jadi kalau ini ada gambut sudah mulai kering kemudian ini juga biasanya suka terbakar plus menurut BMKG di daerah sini tidak ada hujan sebulan ke depan kan berarti harus dijaga nih kalau terbakar susah dikendalikan,” jelas Foead.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu

Tidak hanya soal penataan ekosistem gambut saja, Jokowi juga minta jajarannya mencarikan solusi permanen terkait masalah pembakaran hutan dan lahan yang disengaja karena motif ekonomi.

Jokowi menyebutkan bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat ulah manusia yang disengaja karena motif ekonomi. Alasannya ia sebut karena pembersihan lahan lewat pembakaran menjadi cara yang paling murah. Ini menurutnya harus di tata ulang kembali.

Lebih daripada itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu pembakar hutan secara tegas tanpa pandang bulu.

“Tidak usah mikir panjang yang namanya penegakan hukum, punishment itu harus dilakukan dengan tegas baik itu administratif, perdata, pidana lakukan udah tegas siapapun pemiliknya”, pungkasnya. (gtp/vlz)