Jokowi Paparkan Visi Ekonomi
5 Juni 2014
Jokowi menawarkan platform pro-reformasi di tengah dinginnya iklim investasi dan defisit anggaran berjalan saat ini.
“Para investor harus diberi ruang yang cukup untuk memperluas investasi mereka,“ kata Jokowi di hadapan kalangan investor lokal dan asing dalam sebuah acara di Jakarta Rabu malam.
Acara itu digelar, pada hari dimulainya kampanye presiden, dan merupakan untuk yang pertama kalinya Jokowi menyampaikan program ekonominya secara terbuka. Ia bicara dengan kalangan dunia keuangan dalam sebuah acara tertutup bulan lalu.
Pada 9 Juli mendatang, Indonesia akan memilih antara Jokowi, gubernur Jakarta atau bekas jenderal Prabowo Subianto sebagai presiden berikutnya, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono, yang berkuasa selama dua periode.
Jajak pendapat memperlihatkan Jokowi masih memimpin, tapi survei baru-baru ini mengindikasikan bahwa lebih dari 40 persen pemilih masih belum menentukan pilihan.
Prabowo dianggap mewakili visi ekonomi Indonesia yang lebih nasionalistik.
Dalam paparan Jokowi hari Rabu, ia agak lebih jelas dibanding sebelumnya dalam soal kebijakan ekonomi, namun ia tidak memberikan penjelasan spesifik tentang bagaimana dia akan membiayai pelabuhan-pelabuhan yang ingin ia bangun.
Proposal Jokowi untuk menyederhanakan prosedur birokrasi bagi para investor disambut baik oleh Sofjan Wanandi, kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia.
”Dia mengatakan tepat seperti apa yang kami butuhkan,“ kata Wanandi. “Potong semua birokrasi dan menurunkan biaya tinggi seperti logistik untuk membuat produk-produk (Indonesia) lebih kompetitif. Kami berharap dia menang supaya bisa menjalankan gagasan-gagasan ini.“
Kenaikan BBM bertahap
Tim kampanye mengatakan bahwa jika kelak terpilih, Jokowi akan mengatasi isu membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang saat ini membuat anggaran yang tersisa menjadi sedikit untuk membiayai pos-pos yang sebetulnya lebih penting seperti pembangunan proyek infrastruktur.
”Kita menghadapi bom waktu fiskal,” kata Fauzi Ichsan, kepala penasihat Jokowi untuk bisang perbankan dan keuangan.
"Diantara pilihan-pilihan lain, Jokowi menimbang untuk secara bertahap menaikkan harga BBM dan secara bertahap menghapus subsidi selama empat tahun ke depan.”
Ichsan mengatakan tidak ada rencana untuk merevisi undang-undang yang membatasi defisit keuangan sebesar 3 persen dari produk domestic bruto (GDP) ”jadi implikasinya reformasi sektor energi dan subsidi akan terjadi.”
ab/rn (rtr,ap,afp)