Epidemiolog: Indonesia Dibayangi Silent Outbreak COVID-19

Sejumlah negara ASEAN tengah berjuang menghadapi lonjakan kasus harian COVID-19. Di Malaysia, tren infeksi meningkat sejak April lalu dengan rekor tertinggi mencapai 9.020 kasus harian pada 29 Mei 2021. Negara jiran itu pun memberlakukan lockdown total nasional selama dua pekan hingga 14 Juni mendatang.

Sementara, Kementerian Kesehatan Vietnam telah mendeteksi varian baru virus penyebab COVID-19, gabungan hibrida dari dua jenis COVID-19 yang dikenal sangat menular yaitu varian yang pertama kali dilaporkan di India dan di Inggris. Setidaknya, hingga akhir bulan lalu Vietnam mencatatkan 6.908 kasus dan 57 kematian akibat COVID-19.

Pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan lonjakan infeksi di negara ASEAN sangat berpengaruh terhadap Indonesia karena kapasitas testing, tracing, dan treatment masih sangat rendah dibanding skala penduduk dan eskalasi pandeminya.

"Indonesia dengan kapasitas testing rendah belum bisa deteksi adanya gelombang kedua. Sementara Malaysia dan Vietnam dengan kapasitas testing bagus masih mengalami lonjakan yang signifikan. Sehingga ini harus dijadikan warning yang sangat serius bagi Indonesia," ujar Dicky kepada DW Indonesia, Kamis (03/06).

Dicky mengatakan apabila gelombang pertama terlalu lama dan panjang, pemerintah dinilai gagal mencegah penyebaran COVID-19 contohnya seperti India dan Brasil.

"Kita gelombang pertama belum selesai sementara mereka sudah gelombang kedua. Silent outbreak ya siap terjadi dan siap meledak kapan pun. Bisa jadi seperti di India dan Brasil," kata Dicky Budiman.

Perketat pengawasan di pintu masuk dan keluar

Di tengah minimnya tes, jumlah angka positif infeksi Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data per 2 Juni, kasus harian di Malaysia bertambah sebanyak 7.685, diikuti Indonesia 5.793 kasus,  Vietnam 254 kasus, dan Singapura 26 kasus.

"Ini berbahaya karena menjadi pertanyaan besar, kematian di Indonesia juga masih selalu di atas 5%  dari rata-rata dunia. Artinya, standar minimum di Indonesia masih belum terpenuhi," demikian menurut Dicky.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya akan lebih menekankan skrining efektif, baik dengan testing maupun karantina di pintu masuk dan keluar Indonesia untuk mengantisipasi lonjakan infeksi di Malaysia, Singapura, dan Vietnam. 

"Khusus untuk lama karantina pelaku perjalanan asal India, Pakistan, dan Filipina yang saat ini dikategorikan sebagai negara dengan krisis COVID-19 yang tergolong tinggi, diberlakukan lama karantina yang lebih panjang yaitu 14x24 jam dari yang sebelumnya hanya 5 hari," ujar Wiku kepada DW Indonesia.

"Asalkan upaya antisipasi dan manajemennya dijalankan dengan baik kita pasti bisa cegah. Khusus terkait dengan pemulangan paksa/deportasi, pemerintah Indonesia berusaha melakukan diplomasi antarnegara yang baik dengan memprioritaskan kepulangan WNI dengan faktor risiko lebih besar," tambahnya.

Jumlah penduduk yang divaksinasi di bawah target

Presiden Joko Widodo pada awal Januari menargetkan vaksinasi 70% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 181,5 juta jiwa guna mencapai herd immunity.

Vaksinasi dimulai sejak pertengahan Januari dan diharapkan bisa selesai pada Desember 2021 hingga 2022. Jika setiap vaksinasi butuh dua kali dosis penyuntikan, setidaknya dibutuhkan sekitar 362 juta dosis vaksin.

Pada akhir Mei 2021, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia tercatat telah menerima 75,9 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi dari berbagai produsen vaksin seperti Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Jumlah tersebut, ujar dia, cukup untuk memvaksinasi 37,5 juta orang di Indonesia.

Meski demikian, jumlah ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara besar lain seperti Cina dan Amerika Serikat. Karena itu, Erick menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah rakyat yang menerima vaksinasi.

Menurut data pemerintah, realisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 program pemerintah telah mencapai total 26,9 juta dosis. Dengan rincian sebesar 16,3 juta jiwa (9,4% dari target vaksin) menerima vaksinasi dosis pertama dan sekitar 10,6 juta jiwa (6% dari target vaksin) menerima vaksinasi dosis kedua. 

Epidemiolog Dicky Budiman menilai ada banyak faktor penyebab tidak tercapainya target vaksinasi, salah satunya yakni keraguan masyarakat Indonesia untuk divaksinasi. Ditambah lagi adanya informasi yang beredar masif tentang efek vaksin seperti angka kematian akibat vaksin AstraZeneca.

"Sementara pemerintah masih minim usaha untuk meng-counter isu itu terhadap info seperti ini, media kampanye vaksinasi melawan hoaks kalah masif dibandingkan dengan hoaks yang beredar," ujar Dicky. Selain itu, masa edar vaksin impor juga terbatas atau rawan kedaluwarsa.

Sementara untuk anak, vaksin belum bisa dilakukan karena belum ada penelitian untuk itu. Terakhir, studi mengatakan hanya usia remaja yang boleh divaksin. (ae/hp)