Kenapa PM Jepang Kishida Harus Mundur?

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diakui akan lebih dikenang di luar negeri daripada di kalangan pendukungnya sendiri di dalam negeri, menurut para analis politik. Pada hari Rabu (14/8) dia mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan pimpinan Partai Liberal Demokrat, LDP, dan mengakhiri masa jabatannya yang dimulai pada bulan September 2021 lalu.

Pengumuman Kishida mengejutkan Jepang, dan sekaligus memicu persaingan sengit di antara setengah lusin petinggi LDP yang ingin menduduki jabatannya.

Meski tergolong berkinerja baik, pamor Kishida roboh oleh skandal di tubuh partai yang tidak melibatkan dirinya. "Dia jauh lebih populer di luar negeri daripada di Jepang, dan penting bahwa beberapa pemimpin asing memuji kepemimpinannya di panggung global," kata Hiromi Murakami, seorang profesor ilmu politik di kampus Tokyo, Universitas Temple.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Sederhananya, berkat kepemimpinan Perdana Menteri Kishida, masa depan aliansi AS-Jepang lebih kuat dan lebih cerah dari sebelumnya."

Penghargaan internasional untuk Kishida

Biden menambahkan bahwa Kishida telah "mengubah peran Jepang di dunia," seraya menambahkan bahwa "kepemimpinannya yang berani akan dikenang di kedua sisi Pasifik selama beberapa dekade mendatang."

Pengakuan tersebut merupakan hasil dari kebijakan luar negeri Jepang yang aktif, kata Murakami kepada DW. Kishida tidak cuma menambah belanja pertahanan, tapi juga mengubah doktrin kebijakan keamanan Jepang di Indo-Pasifik untuk melawan ancaman oleh Rusia, Korea Utara, dan Cina.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

"Dia menjadi tuan rumah pertemuan G-7 di Hiroshima pada bulan Mei tahun lalu, yang kembali menggarisbawahi mandat diplomatiknya, dan pada bulan Juli dia menjadi pemimpin Jepang pertama yang menghadiri pertemuan puncak NATO," kata Biden lagi.

Ke dalam daftar pencapaian tersebut adalam komitmen kuat untuk mendukung Ukraina, meskipun konstitusi Jepang melarang Tokyo menyuplai senjata untuk Kyiv.

Salah satu isu diplomatik terbesar yang diatasi Kishida adalah memulihkan relasi dengan Korea Selatan, setelah bertahun-tahun ketegangan seputar catatan kejahatan kemanusiaan oleh Jepang selama Perang Dunia II.

Di dalam negeri, Kishida meraih sejumlah kemenangan politik, dengan meloloskan program pemulihan pascapandemi COVID-19, menaikkan gaji pegawai negeri, dan mempertahankan batasan biaya hidup di tengah inflasi. Namun begitu, dia tidak dapat menemukan solusi untuk sejumlah masalah yang telah mengganggu pemerintahan sebelumnya, terutama populasi Jepang yang menyusut dan menua dengan cepat.

Jalan buntu di Tokyo

Namun, pada akhirnya, skandal di tubuh LDP pula yang menggariskan akhir masa jabatannya di Tokyo. "Saya merasa sedikit kasihan pada Kishida karena hal-hal yang telah menjatuhkannya adalah warisan buruk dari pemerintahan LDP sebelumnya," kata Jeff Kingston, direktur Studi Asia di Temple University di Tokyo.

"Dia diperlakukan sangat buruk bukan karena masalah yang dia ciptakan sendiri," imbuhnya.

Kishida mengambil alih kepemimpinan partai pada Oktober 2021, hanya sembilan bulan sebelum mantan Perdana Menteri Shinzo Abe dibunuh saat berkampanye di kota Nara. Pelaku mengklaim bahwa dia termotivasi untuk membunuh Abe karena hubungan dekat LDP dengan Gereja Unifikasi yang sarat kontroversi.

Penyelidikan lanjutan mengungkap bahwa kelompok agama, yang berasal dari Korea Selatan dan lebih dikenal sebagai Moonies, itu banyak  memengaruhi kebijakan pemerintah. Meski petinggi partai memutuskan semua hubungan dengan gereja, tetapi kepercayaan publik terhadap LDP kadung rusak parah. 

Kepercayaan terhadap pemerintah semakin terguncang pada akhir tahun 2023 setelah serangkaian investigasi bahwa puluhan politisi LDP selama bertahun-tahun mengumpulkan dana gelap senilai 600 juta yen atau USD4,1 juta. Kishida memberhentikan empat anggota Kabinetnya. Adapun polisi menangkap seorang ajudan parlemen dan akuntan.

Tidak ada kaitan langsung dengan skandal

Kishida sendiri tidak secara langsung terkait dengan Gereja Unifikasi atau skandal dana gelap yang membelit partainya. Tapi dia lah yang menjadi sasaran kritik publik. Buntutnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, yang berada di kisaran pertengahan 30 persen dalam jajak pendapat sebelumnya, telah anjlok, dengan jajak pendapat Jiji Press menyebutkannya hanya 15,5 persen pada awal Juli.

"Ini merupakan tahun yang buruk bagi Kishida secara pribadi, dan partai secara umum," Kingston setuju. "Namun pengumumannya sedikit mengejutkan karena saya pikir dia telah bekerja keras untuk tetap bertahan."

"Sangat mungkin bahwa dengan pemilihan umum yang akan diadakan sebelum akhir Oktober tahun depan, para tetua partai mendorongnya karena mereka berharap bahwa dengan mengganti pemimpin, mereka mungkin dapat menekan tombol reset," kata Kingston kepada DW.

"Saya kira tidak mungkin kalau ada orang baru yang bisa menyelesaikan semua masalah partai, tetapi saya bayangkan Kishida merasa kurang dihargai oleh partai saat ini," katanya, seraya menambahkan bahwa fokus sekarang harus segera beralih ke pemilihan kandidat yang punya peluang terbaik untuk meyakinkan para pemilih bahwa dia punya apa yang dibutuhkan untuk membawa partai dan negara kembali bergerak ke arah yang benar.

(rzn/hp)