Kerajaan Thailand Restui Kudeta Militer

Pemimpin militer Thailand mendapatkan restu dari kerajaan untuk menggawangi transformasi di negeri yang terbelah antara dua kubu itu. Pihak Istana, Senin (26/5), menyatakan dukungan terhadap kudeta yang dijalankan oleh Panglima Militer, Prayut Chan-O-Cha.

"Untuk mengembalikan perdamaian dan hukum, serta demi persatuan bangsa, raja mengangkat Jendral Prayut Chan-O-Cha sebagai kepala pemerintahan," tulis Istana Kerajaan di Bangkok dalam siaran persnya.

Monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej, 86, menikmati kepercayaan tinggi di antara penduduk Thailand. Restu dari istana selama ini dianggap sebagai langkah penting melegitimasi perubahan kekuasaan di Bangkok, termasuk kudeta militer.

"Penegakan Hukum" terhadap Pelaku Demonstrasi

Sementara itu lebih dari 1000 penduduk turun ke jalan di Bangkok buat menentang kudeta. Mereka mengabaikan larangan demonstrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah militer. Dua orang pengunjuk rasa ditangkap oleh serdadu, sementara satu orang mengalami luka-luka.

Sesaat setelah mendapat restu kerajaan, Prayut menggelar konfrensi pers pertama sebagai pemimpin junta dan mengancam bakal "mennggalakkan penegakan hukum," terhadap demonstran anti kudeta. Ia juga mewanti-wanti, pelaku aksi unjuk rasa bisa dihadapkan ke mahkamah militer.

Sementara itu nasib bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra beserta 200 tokoh sipil lainnya hingga kini belum jelas. Seorang perwira tinggi militer Senin (27/5) mengisyaratkan pihaknya menahan adik bekas PM Takhsin Shinawatra itu.

Nasib Politikus Sipil di Tangan Militer

"Kami mengurusnya. Ia dalam kondisi baik. Ia bisa memutuskan di mana ingin tinggal," kata Letnan Jendral, Thirachai Nakwanich. "Kondis penahanannya cukup bagus."

Yingluck digulingkan oleh keputusan pengadilan awal bulan silam. Namun pemerintahannya tetap dijalankan oleh pelaksana tugas perdana menteri hingga pekan lalu ketika militer melancarkan aksi kudeta.

Langkah pertama yang diambil pemerintahan junta militer Thailand seusai mendapat restu kerajaan adalah membebaskan bekas pemimpin oposisi, Suthep Thaugsuban. Tokoh yang menjadi wajah protes anti pemerintah selama tujuh bulan terakhir sempat mendekam selama empat hari.

Namun begitu Suthep tetap harus menjalani proses hukum dengan dakwaan seruan pembunuhan, Senin (27/5). Dakwaan tersebut berpusar pada aksi protes 2010 silam yang menimbulkan beberap korban jiwa.

rzn/hp (afp,ap,rtr)