Konflik Gaza Jadi Ujian Bagi Ambisi Global Cina dan India

Baik Cina dan India mencatatkan kemenangan diplomatis di sepanjang 2023, sebagai kekuatan Asia yang mampu membangun forum alternatif untuk memperluas pengaruh global.

Maret silam, Cina memediasi normalisasi relasi antara dua musuh bebuyutan di Timur Tengah, Arab Saudi dan Iran. India sebaliknya menampilkan diri sebagai adidaya baru dalam KTT G20.

Namun kedua negara harus membuktikan ambisi diplomasinya dalam konflik di Jalur Gaza antara Hamas dan Israel.

Sejauh ini, respons Cina terhadap serangan teror Hamas terbatas pada imbauan bagi kedua pihak untuk menahan diri dan kembali ke negosiasi untuk mewujudkan solusi dua negara. Selain itu, Kementerian Luar Negeri di Beijing mengecam "semua tindakan yang menyasar warga sipil," merujuk pada teror Hamas dan serangan balasan Israel.

Stasiun televisi pemerintah, CCTV, banyak melaporkan serangan udara Israel di Jalur Gaza pada jam tayang utama sejak delapan Oktober silam. Namun, stasiun itu tidak banyak membahas aksi teror Hamas.

Kebijakan ambigu Cina

Sehari setelah serangan, Yuval Waks, diplomat senior Israel di Cina, mengatakan pihaknya menantikan "kecaman yang lebih keras" terhadap Hamas dan pemerintah Cina. "Jika orang dibunuh dan dibantai di jalan raya, ini bukan waktunya untuk imbauan bagi Solusi Dua Negara," kata dia.

Beijing sebaliknya menegaskan "bersedia menjalin komunikasi dengan semua pihak dan melakukan upaya bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," kata juru bicara Kemenlu, Wang Wenbin, Selasa (16/10).

Terlepas dari "kekecewaan besar" Israel atas lemahnya respons Cina, pemerintah di Beijing masih menjalin hubungan dengan Palestina. Juni silam, Presiden Xi Jinping bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas.

Menurut Jean-Loup Samaan, peneliti Timur Tengah di National University of Singapore, Cina "sangat berhasil dalam menstabilkan situasi di Timur Tengah setelah mereka bisa memediasi rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran," kata dia. "Tapi jika menyangkut manajemen konflik, situasinya berubah dan saya tidak yakin Cina ingin memainkan peran tersebut," imbuhnya.

Perubahan paradigma di India

Kebijakan luar negeri India sejatinya mengikuti haluan anti-imperialisme dan selama ini mendukung "kemerdekaan Palestina." Namun sikap tersebut berubah seiring kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi.

Sehari setelah serangan Hamas, Modi menyatakan India "berdiri dalam solidaritas dengan Israel dalam masa-masa sulit ini," tulisnya via X (dulu twitter).

Hari Selasa (16/10), dia menelpon Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mengulangi kecamannya "terhadap terorisme dan semua bentuk dan manifestasinya." India sejauh ini tidak mengomentari tingginya angka korban jiwa dari warga sipil di Jalur Gaza.

Namun begitu, juru bicara Kemenlu di New Delhi bersikeras, "India selalu mengadvokasikan negosiasi langsung untuk mencapai sebuah negara Palestina yang berdaulat, independen, dengan batas yang diakui dan bersama dalam damai dengan Israel," kata Arindam Bagchi dalam sebuah jumpa pers mingguan.

India mengakui kemerdekaan Israel pada tahun 1950, tapi baru membuka hubungan diplomasi sejak 1992. Modi merupakan perdana menteri India pertama yang berkunjung ke Israel pada 2017 silam. Netanyahu membalas kunjungan itu setahun kemudian.

Menurut Manjari Chatterjee Miller dari lembaga wadah pemikir, US Council for Foreign Relations, "situasi geopolitik India dan politik dalam negeri sudah berubah."

"Bukan cuma dekat dengan Israel, India kini adalah mitra strategis Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel," kata dia. "Stabilitas di Timur Tengah menjadi penting buat India, karena punya banyak diaspora di sana, selain hubungan dengan negara-negara Arab."

rzn/hp