Krimea Siap Bergabung Dengan Rusia

Panitia referendum Krimea mengumumkan hari Senin (17/03), 96,8 persen pemilih setuju kawasan itu berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Ketua Komisi Referendum Mikhail Malyshev menerangkan di Simferopol, tingkat partisipasi mencapai 83 persen. Referendum dilaksanakan sepanjang hari Minggu di bawah penjagaan ketat pasukan bersenjata pro Rusia.

Pejabat Luar Negeri Uni Eropa Catehrine Ashton menyebut referendum di Krimea illegal. Para menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan di Brussel untuk membahas sanksi keras terhadap Rusia.

Referendum itu "illegal menurut konstitusi Ukraina dan undang-undang internasional", kata Ashton dan melanjutkan, Eropa tidak bisa tinggal diam dan membiarkan situasi seperti itu terjadi begitu saja.

"Saya menyerukan pada Rusia untuk melakukan pertemuan dan berdialog dengan pimpinan Ukraina dan melakukan deeskalasi secepat mungkin", kata Ashton. Ia menegaskan, Uni Eropa akan mengirim "sinyal setegas mungkin" kepada Rusia.

Bergerak cepat

Ribuan orang merayakan hasil referendum itu di ibukota Krimea, Simferopol dan di kota pelabuhan Sevastopol sambil menyanyikan lagu kebangsaan Rusia. Pemerintahan otonomi Krimea menyatakan sedang mempersiapkan langkah penggabungan secepatnya kepada Rusia.

Hari Senin ini, parlemen Krimea akan menggelar sidang istimewa untuk membahas penggabungan itu. Setelah itu, sebuah delegasi akan berangkat ke Rusia untuk menyampaikan permintaan itu secara resmi, kata pimpinan Krimea Sergei Aksyonov.

Menurut rencana pemerintah, mata uang Rusia Rubel akan segera diberlakukan mulai hari Rabu mendatang. Akhir minggu ini akan ditandatangani berbagai perjanjian ekonomi dengan Rusia. Parlemen Rusia menyiapkan sidang khusus hari Jumat untuk membahas permohonan Krimea.

Uni Eropa berlakukan sanksi

Di Brussel, para menteri luar negeri Uni Eropa membahas sanksi terhadap pejabat tinggi Rusia, berupa larangan masuk ke Uni Eropa dan pembekuan rekening bank. Menurut laporan media, ada sekitar 30 nama yang masuk dalam daftar sanksi.

Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama kembali melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan memperingatkan akan ada sanksi tegas dari masyarakat internasional. Namun untuk tetap membuka jalur diplomasi, sanksi yang diberlakukan tidak menyentuh Putin dan menlu Rusia Sergei Lavrov.

Rerefendum di Krimea berlangsung di bawah penjagaan ketat di sekitar 1200 tempat pemungutan suara. Namun media bisa melaporkan jalannya referendum tanpa halangan. Menurut media Ukraina, banyak manipulasi yang dilakukan dalam daftar pemilih. Banyak peserta referendum yang bukan penduduk Krimea. Tuduhan itu tidak bisa dikonfirmasi, karena tidak ada pengamat independen.

Sebelumnya, kelompok etnis Tatar yang kebanyakan beragama Islam sudah menyatakan memboikot referendum itu. Mereka punya pengalaman buruk dengan Uni Soviet dan pernah menjadi korban pembantaian massal. Mereka ingin tetap bergabung dengan Ukraina.

hp/ab (afp, rtr, dpa)