Krisis Golkar: Robohnya Beringin Jokowi

Golkar adalah seonggok ornamen kekuasaan yang menolak pudar. Bahkan ketika ingin dibubarkan oleh gerakan reformasi 2001 silam, partai bentukan Suharto itu lihai meniti ruwetnya politik Senayan dan kembali menjadi tandu kekuasaan.

Kini Golkar kembali susah. Wara wiri kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menyeret elektabilitas partai beringin itu ke kisaran 10%. "Kalau tren penurunan itu terus 6 persen, 5 persen, bahkan kemudian bisa di bawah 4 persen, boleh dikatakan bisa terjadi ‘kiamat' di partai Golkar ini,” kata Akbar Tandjung kepada awak media November silam.

Presiden Joko Widodo bahkan mengaku "was-was" dan meminta Golkar agar tidak pecah. "Harus solid, harus utuh," imbuhnya.

Maka beringin ingin berbenah. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian dan teknokrat muda yang berasal dari lingkup elit Golkar, diangkat menjadi ketua umum dan "diberi mandat penuh untuk revitalisasi partai," ucap Firman Soebagyo, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, seperti dikutip BBC Indonesia.

Terpilihnya putra bekas Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto itu tidak lepas dari trauma Setnov yang masih menghantui. Wakil Presiden Jusuf Kalla misalnya sejak awal mendukung Airlangga "karena paling sedikit masalah hukumnya." Ketua Dewan Partai, Agung Laksono, bahkan melayangkan peringatan tajam kepada para kader, "jangan lagi main-main duitlah," tukasnya kepada Kompas.

Sulit membayangkan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang digelar di Jakarta 19-20 Desember ini akan mampu menghasilkan Golkar baru yang bebas korupsi. Hingga September silam saja sedikitnya tujuh kader partai tercatat menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang didakwa lantaran menerima uang suap.

Namun setidaknya jajak pendapat Lingkaran Survey Indonesia memberikan gambaran yang lebih akurat tentang apa yang harus dilakukan elit partai. Kepada BBC Indonesia, Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan ada tiga hal penting yang dituntut responden dari Golkar, yakni pemilihan ketua umum baru (34,4%), program politik yang lebih relevan (27,6%) dan kemunculan tokoh-tokoh baru (22,6%).

Namun apakah pembaruan di tubuh partai juga berarti bebas korupsi, Airlangga Hartarto yang harus menjawab.

rzn/yf (kompas, bbcindonesia, tempo, tribun, detik)