Krisis Kerja, India Rilis Anggaran Atasi Pengangguran

Penciptaan lapangan kerja telah muncul sebagai ujian utama bagi masa jabatan ketiga Perdana Menteri India Narendra Modi. Saat ini angkatan kerja muda India kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Lebih dari 40% dari 1,4 miliar penduduk di India saat ini berusia di bawah 25 tahun. India juga telah mengambil alih posisi Cina sebagai negara dengan populasi terpadat di dunia tahun lalu.

Masalah pengangguran juga sebelumnya digadang-gadang menjadi alasan signifikan bagi Modi dan partai pengusungnya, Bharatiya Janata (BJP), gagal meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum India beberapa waktu lalu. Raihan suara BJP di luar ekspektasi partai itu.

Meski begitu, ketika mengumumkan anggaran tahun 2024 pada Selasa (23/7), pemerintah India mengaku akan mengalokasikan $24 miliar (sekitar Rp388,8 triliun) selama lima tahun untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Dalam anggaran ini, kami secara khusus berfokus pada lapangan kerja, keterampilan, usaha kecil, dan kelas menengah,” kata Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman.

Dalam anggaran tersebut, Menteri Keuangan Sitharaman mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan sebuah skema untuk memberikan kesempatan magang kepada 10 juta pemuda di 500 perusahaan-perusahaan terkemuka selama lima tahun.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Namun, anggaran yang diterapkan pemerintah ini langsung mendapat kritik dari Sekretaris Jenderal partai oposisi, Jairam Ramesh.

"Setelah sepuluh tahun menyangkal ... pemerintah pusat akhirnya mengakui secara tersirat bahwa pengangguran massal adalah krisis nasional yang memerlukan perhatian mendesak," ujar Ramesh.

"Ini sudah terlambat sekali, dan ternyata juga terlalu sedikit, pidato anggaran lebih berfokus pada pencitraan daripada tindakan nyata," tambahnya.

Shrijay Sheth, pendiri LegalWiz, sebuah firma konsultasi, mengatakan kepada DW bahwa dia justru mengharapkan "insentif yang lebih besar diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk memilih India karena manfaat biaya yang jelas dan akses ke tenaga kerja muda yang besar, serta akses preferensial ke pasar India."

"Ini penting. Hyundai yang ingin IPO di India, atau pembicaraan dengan Tesla untuk mendirikan produksi manufaktur di India adalah contoh-contoh yang menunjukkan hal ini," tambah Sheth.

Krisis pengangguran semakin memburuk di India

Di Mumbai minggu lalu, sebuah acara perekrutan kerja di Air India Airport Services dibatalkan setelah 25.000 pencari kerja datang untuk melamar 2.220 pekerjaan di bagian pemeliharaan.

Sementara pada Februari, hampir 4,7 juta pelamar mengikuti ujian untuk rekrutmen sekitar 60.000 anggota polisi di negara bagian utara Uttar Pradesh.

Ini bukan kejadian yang aneh karena India memang menghadapi krisis pengangguran yang semakin parah.

"Pemerintah dan semua lembaganya tetap berkukuh dalam penyangkalan terkait pengangguran," kata Arun Kumar, seorang ekonom, kepada DW. "Semua laporan dan data di lapangan menunjukkan bahwa pengangguran adalah masalah besar di mana kaum muda kesulitan mendapatkan pekerjaan," tambahnya.

Menurut data terbaru dari Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), sebuah lembaga think tank independen, tingkat pengangguran India mencapai 9,2% pada Juni 2024, meningkat tajam dari 7% pada Mei tahun ini.

"Semua ini bertentangan dengan narasi resmi [pemerintah] tentang penciptaan lapangan kerja yang masif. Mengapa tidak mengakui masalah ini dan bertindak, agar frustrasi kaum muda yang semakin meningkat tidak meledak?" tambah Kumar.

Pertumbuhan ekonomi tidak mengarah ke penciptaan lapangan kerja

Setelah melihat ekspansi sebesar 8,2% pada tahun fiskal sebelumnya yang berakhir pada Maret 2024, pemerintah India memprediksi tingkat pertumbuhan PDB antara 6,5% dan 7% untuk tahun fiskal 2024.

Meskipun angka-angka ini kuat, India kesulitan untuk menciptakan cukup banyak lapangan kerja bagi jutaan anak muda yang memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun.

Ekonom pembangunan Santosh Mehrotra mengatakan kepada DW bahwa India perlu mengembangkan strategi manufaktur yang padat karya seperti yang dilakukan Cina.

"Di India, permintaan akan pekerjaan hanya akan terpenuhi jika beberapa faktor berbeda bekerja sama. Aktivitas konstruksi perlu terus berlanjut dengan kecepatan yang cepat seperti saat ini. Tetapi, untuk satu atau dua tahun ke depan, ini harus dipimpin oleh investasi sektor publik, karena investasi swasta masih lamban," kata Mehrotra, seorang profesor tamu di Pusat Studi Pembangunan, Universitas Bath, Inggris.

Menurut data Bank Dunia, sektor manufaktur India menyumbang 13% dari PDB. Di Cina, manufaktur menyumbang lebih dari seperempat PDB.

Menhrotra menambahkan bahwa manufaktur yang padat karya oleh usaha kecil dan menengah (UKM) memerlukan dukungan berkelanjutan, melalui program-program pengembangan yang mendukung manufaktur UKM, serta skema pelatihan bagi kaum muda.

"Hak untuk magang adalah hal yang esensial," tambahnya.

Lekha Chakraborty, seorang profesor di National Institute of Public Finance and Policy, mengatakan bahwa program pelatihan sangat penting untuk mengatasi pengangguran.

"Pasar tenaga kerja bersifat dinamis dan kecuali kita mempersiapkan kaum muda dengan keterampilan yang diperlukan, masalah pengangguran tidak dapat diselesaikan," katanya. Ia juga menekankan pentingnya menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan pengembangan keterampilan di sektor pertanian, industri, dan jasa.

Formalisasi ekonomi di India

Sektor informal India, di mana sebagian besar pekerjaan ditemukan, telah kehilangan 16 juta pekerjaan, dengan 6,3 juta perusahaan sektor informal tutup antara tahun fiskal 2016 dan 2023, demikian menurut laporan agen pemeringkat pasar kredit, India Ratings.

Ekonomi informal terdiri dari perusahaan tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh rumah tangga, atau pekerjaan yang tidak dikenakan pajak atau tidak dipantau secara resmi, termasuk pekerja domestik, pedagang kaki lima, dan pekerja harian.

"Periode ini juga bertepatan dengan peningkatan formalisasi ekonomi, yang telah menghasilkan pengumpulan pajak yang kuat. Sementara formalisasi ekonomi adalah langkah maju, berkurangnya jejak sektor informal memiliki implikasi terhadap penciptaan lapangan kerja," kata Sunil Kumar Sinha, ekonom utama India Ratings.

Menteri Keuangan India mengatakan pada Selasa (23/7) bahwa anggaran pemerintah akan melaksanakan skema insentif pekerjaan, termasuk memberikan gaji sebulan kepada pendatang baru di semua sektor formal.

Skema ini bertujuan untuk menciptakan pekerjaan di sektor manufaktur dengan memberi insentif kepada perekrutan karyawan pertama kali. (rs/gtp)