1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

AS Kembali Peringatkan Pimpinan Korea Utara

30 November 2017

Jika terjadi perang, rejim Korea Utara akan benar-benar dihancurkan, kata Dubes AS di PBB, Nikki Haley dalam sidang Dewan Keamanan. Krisis Korea terutama menggelisahkan kawasan Asia.

https://p.dw.com/p/2oVtY
USA UN-Sicherheitsrat Nikki Haley
Foto: Getty Images/D. Angerer

Nikki Haley menyampaikan dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB, Presiden AS Donald Trump sudah meminta Cina agar menghentikan suplai minyak kepada Korea Utara.

"Itu akan menjadi langkah penting dalam upaya menghentikan si paria internasional ini," kata Nikki Haley. "Cina bisa melakukan hal ini sendiri, atau kami bisa turun tangan sendiri dalam situasi minyak ini."

Haley mengatakan, AS tidak pernah mencari perang dengan Korea Utara, namun jika perang pecah, hal itu terjadi karena tindakan agresif yang terus berlanjut.

"Diktator Korea Utara kemarin membuat pilihan yang membawa dunia lebih dekat kepada perang," kata Haley. "Dan jika perang datang, jangan salah, rezim Korea Utara akan dihancurkan sama sekali."

Seorang warga Korsel mengikuti berita TV tentang uji coba rudal Korut
Seorang warga Korsel mengikuti berita TV tentang uji coba rudal KorutFoto: picture-alliance/MAXPPP

Haley juga mengatakan bahwa PBB harus memperlakukan Korea Utara sebagai "paria internasional " dengan mencabut hak-hak istimewanya, termasuk mencabut hak pilihnya.

Sebelumnya, Donald Trump mengatakan bahwa tindakan lebih lanjut sedang direncanakan untuk menghukum peluncuran rudal balistik Korea Utara pada hari Selasa lalu (28/11).

"Sanksi besar tambahan akan dikenakan pada Korea Utara. Situasi ini akan ditangani!" tulis Trump dalam akun Twitternya setelah menelepon Presiden China Xi Jingping.

Departemen Luar Negeri AS juga meminta negara-negara yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara, seperti Jerman, untuk menarik duta besar mereka.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menyerukan tindakan tersebut dalam sebuah pengarahan di Washington, dengan mengatakan hal ini akan meningkatkan tekanan internasional terhadap Korea Utara untuk mengakhiri program senjata nuklirnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa uji coba rudal balistik yang terakhir itu adalah "pelanggaran yang jelas" terhadap resolusi Dewan Keamanan.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan hari Rabun (29/11) bahwa Cina "sangat prihatin" dan "sangat menentang" uji coba rudal Korea Utara yang terbaru. Pyongyang menyatakan bahwa rudal generasi terbaru ini mampu mencapai tujuan di seluruh daratan AS.

"Cina dengan sangat mendesak Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan," kata juru bicara Cina Geng Shuang. "Jangan melakukan hal-hal yang bisa memperparah ketegangan yang berkaitan dengan situasi semenanjung (Korea)."

Kronologi uji coba rudal Korea Utara 2017
Kronologi uji coba rudal Korea Utara 2017

Rudal Hwasong-15 yang diuji coba ini mampu membawa hulu ledak nuklir. Harian pemerintah Rodong Sinmun foto-foto tentang jenis rudal baru dan peluncurannya. Namun tidak ada verifikasi independen bahwa foto itu asli.

Korea Utara mengatakan bahwa roket tersebut mencapai ketinggian 4.475 kilometer dan menempuh jarak 950 kilometer dan tidak "menimbulkan ancaman terhadap negara dan wilayah manapun."

"Sebagai kekuatan nuklir yang bertanggung jawab dan negara yang mencintai perdamaian, Korea Utara akan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan mulia untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas dunia," kata pemerintah Korea Utara.

Presiden Korea Selatan Moon Jae In mengutuk peluncuran rudal terbaru Pyongyang dan mendesak rezim Korut untuk berhenti membuat "pilihan-pilihan ceroboh" dan datang ke meja perundingan.