KTT UE-Ukraina Digelar di Zona Aktif Perang
2 Februari 2023
Sebanyak 16 komisaris Uni Eropa (UE), termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kepala Urusan Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrel, dan Presiden Dewan UE Charles Michel, akan menggelar pertemuan dengan para menteri Ukraina di Kyiv pada Kamis (02/02).
Ini akan menjadi delegasi terbesar UE yang disambut Kyiv sejak awal invasi Moskow. Para delegasi juga dijadwalkan akan menghadiri KTT UE-Ukraina di ibu kota negara yang dilanda perang itu pada Jumat (03/02).
"Jelas ini simbol yang sangat kuat,” kata Marie Dumoulin, Direktur Program Eropa di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, kepada DW.
Menurutnya, pertemuan sengaja digelar di Kyiv untuk menunjukkan bahwa para pemimpin UE "tidak takut untuk datang,” bahwa "kami siap melakukan ini untuk Anda,” tambah mantan diplomat Prancis itu.
Agenda KTT bahas bantuan untuk Ukraina
Dumoulin memperkirakan pertemuan tersebut akan membahas tentang bantuan militer dan keuangan untuk Ukraina.
UE sejauh ini telah mengirimkan bantuan senjata dan peralatan militer senilai €11,5 miliar ke Ukraina. Blok tersebut juga direncanakan masih akan memberikan bantuan keuangan senilai €18 miliar pada tahun 2023, dengan bantuan tahap pertama senilai €3 miliar telah dicairkan.
"Akan ada diskusi lain yang mungkin akan berlangsung selama KTT, yaitu tentang bantuan untuk pemulihan dan rekonstruksi,” kata Dumoulin. Menurutnya, struktur untuk mengoordinasikan donor dan proses rekonstruksi keseluruhan telah disiapkan. Meski begitu, ia merasa hanya akan ada kemajuan moderat yang muncul dari KTT di Kyiv tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Rosa Balfour yang menjabat sebagai direktur lembaga think tank, Carnegie Europe, mengatakan bahwa KTT tidak bisa hanya berlangsung simbolis.
"Mereka perlu memiliki beberapa hal konkret,” katanya.
"Kebijakan Eropa terhadap Eropa Timur yang dulu masih ambigu kini telah berubah menjadi jelas bahwa Ukraina adalah bagian dari Eropa dan punya prospek untuk bergabung dengan blok tersebut,” tambahnya.
Ukraina sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota UE, hanya beberapa hari setelah pecahnya invasi Rusia pada 24 Februari tahun lalu.
Ukraina kemudian diberikan status kandidat pada Juni 2022, sebuah proses yang menurut Balfour "sangat cepat dan menyeluruh.”
"Pemerintah Ukraina benar-benar seperti yang biasa dikatakan orang Amerika, berjalan dan mengunyah permen karet di saat yang bersamaan. Meski sedang berperang, mereka juga memiliki rencana reformasi legislatif yang diperlukan untuk bergabung dengan Uni Eropa,” jelasnya.
Penerimaan jalur cepat untuk Ukraina?
Senada dengan Balfour, dua pejabat DW yang diwawancara DW juga mengatakan bahwa KTT dimaksudkan untuk mendorong Ukraina melanjutkan reformasi, sehingga suatu hari nanti mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan UE.
Meski begitu, para pejabat UE itu menekankan bahwa pemerintah Ukraina perlu mengatur ekspektasi mereka terkait cepat lambatnya proses penerimaan tersebut.
Menurut Balfour, pesan utamanya adalah ada dukungan penuh dari Eropa untuk Ukraina, meski prosesnya akan memakan waktu.
"Tidak akan ada penerimaan jalur cepat untuk Ukraina, tetapi penting untuk menawarkan insentif kepada Ukraina untuk melanjutkan reformasinya dan untuk mengatasi masalah yang ada saat ini,” ujarnya.
Selain itu, rencana perdamaian 10 poin Presiden Volodymyr Zelenskyy juga diperkirakan akan dibahas di Kyiv. Begitu pula tentang gagasan untuk membentuk pengadilan khusus guna meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang di Ukraina.
UE-Ukraina ingin tunjukkan pesan positif
Menurut Balfour, masalah korupsi di Ukraina jadi salah satu masalah utama yang seharunya dibahas oleh para pembuat kebijakan Eropa, terutama dalam hal memobilisasi sumber daya keuangan besar-besaran yang akan segera dikucurkan untuk rekonstruksi negara.
Meski begitu, ia memperkirakan skandal korupsi yang berujung pada pemecatan dan pengunduran diri beberapa pejabat pemerintahan di Ukraina itu tidak akan membayangi jalannya KTT.
Kedua belah pihak baik Ukraina dan UE, "perlu menjaga opini publik terkait bantuan untuk Ukraina,” kata Balfour.
"Kita tidak perlu berbicara secara terbuka tentang masalah mendasar seperti korupsi karena ada masalah moral. Moral yang perlu dipertahankan bukan hanya untuk warga Ukraina, tapi juga untuk warga Eropa,” tambahnya.
(gtp/ha)